Kejari Usut Dugaan Penyimpangan Senilai Rp 5 Miliar

  • di PD BKK Tawangsari

SUKOHARJO – Kejaksaaan Negeri (Kejari) Sukoharjo mulai melakukan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) di PD BKK Sukoharjo cabang Tawangsari.

Tidak tanggung-tanggung, dari kasus tersebut total kerugian uang negara mencapai Rp 5 miliar. Kajari Sukoharjo, Tatang Agus didampingi Kasi Pidsus dan Kasi Datun mengatakan, modus yang digunakan dalam kasus tersebut adalah kredit fiktif serta penyimpangan dana tabungan nasabah.

“Jadi ada kredit fiktif serta data keuangan nasabah tidak dicatat dalam sistem yang resmi. Tetapi oleh oknum di sana dicatat menggunakan buku manual, sehingga tidak masuk dalam sistem,” jelas Kajari.

Akibat tidak dicatat dalam pembukuan resmi tersebut, jumlah uang yang disetor oleh nasabah tidak tercatat resmi. Akibatnya, saat nasabah ingin mengetahui jumlah uangnya di tabungan, tidak ada. Sebab uang tidak masuk dan tidak tercatat dalam sistim.

Terkait dengan kasus tersebut, kata Kajari, sudah dilakukan audit investigasi oleh BPKP. Selain itu juga sudah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi. Namun demikian, Kajari belum menyebut siapa oknum yang paling bertanggungjawab dalam kasus tersebut yang berpotensi menjadi tersangka. “Kasus ini sudah terjadi dalam kurun waktu tahun 2006-2018,” imbuhnya.

Mencuatnya kasus tersebut kali pertama dilaporkan oleh pihak PD BKK Sukoharjo yang menyebutkan ada dugaan penyimpangan. Dari sana, penyidik Kejari melakukan penelusuran dan penyelidikan sampai akhirnya menaikkan status kasus itu menjadi Penyidikan.

“Siapa oknum yang nanti jadi tersangka, nanti setelah kami melakukan penyidikan dan memilahnya. Yang jelas, ada oknum perbuatan tersebut sehingga timbul kerugian hingga Rp 5 miliar.”

Saat ditanya apakah hal itu mengganggu kondisi BKK cabang Tawangsari dan membuat nasabah bergejolak, Kajari mengatakan, versi BKK tidak. Bahkan pihak dari BKK Tawangsari sudah memberikan penjelasan pada nasabah bahwa uang mereka tidak hilang.

“Kalau masalah modal, PD BKK itu sebesar 51 persen dari APBD Provinsi sedangkan 49 persen dari APBD Kabupaten,” imbuh Kajari.

Yang jelas, menurut Kajari di sana tidak ada “rush” atau penarikan uang dari nasabah ke BKK cabang Tawangsari. Kasipidsus, Yudhi Teguh Santoso menambahkan, berdasarkan data yang ada jumlah nasabah yang bermasalah sekitar 129, sedangkan kasus kredit fiktif sebanyak 10. Hanya saja, data tersebut belum dirinci secara detil. “Nanti menunggu pemeriksaan lebihlanjut,” terangnya. (H46)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


yozgat escort kars escort tokat escort osmaniye escort bayburt escort afyon escort kahramanmaraş escort çorum escort fethiye escort kastamonu escort balıkesir escort erzurum escort sivas escort düzce escort ordu escort manavgat escort burdur escort adıyaman escort aydın escort giresun escort mardin escort kutahya escort şanlıurfa escort yalova escort van escort kırklareli escort bilecik escort karaman escort muğla escort zonguldak escort