Kejari Demak Selidiki Dugaan Korupsi Aparatur Desa

DEMAK- Kejaksaan Negeri (Kejari) Demak melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan aparatur perangkat desa.
Kepala Kejari Demak, M Irwan Datuiding mengatakan, penyelidikan terhadap desa-desa yang terindikasi terjadi korupsi merupakan tindak lanjut dari laporan warga.
“Ada satu desa yang terindikasi kuat dan ada potensi terkait juga dengan desa-desa lainnya,” katanya seusai upacara memperingati Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) di halaman Kantor Kejari Demak, Senin (9/12).
Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Demak Muhammad Natsir, Wakil Bupati Joko Sutanto, Ketua DPRD Fahrudin Bisri Slamet, Kapolres AKBP R Fidelis Putra Timoranto, Dandim 0716/Demak Letkol Arh Mohamad Ufiz dan pimpinan OPD.
Pada kesempatan itu, Kajari dan Bupati beserta Forkopimda memasang stiker gerakan antikorupsi di kendaraannya masing-masing.
Selain itu juga memberikan bunga kepada sejumlah siswa yang menjadi pelopor antikorupsi.
Musuh Bersama
Kajari menuturkan, korupsi adalah musuh bersama, sehingga semua pihak, baik kejaksaan, polisi, pemerintah harus bersama-sama melakukan upaya pencegahan.
Sebagaimana tema peringatan HAKI tahun ini “Bersama Melawan Korupsi, Mewujudkan Indonesia Maju” yang menjadi bagian dari komitmen dan tanggung jawab bersama dalam penegakan hukum, pencegahan, dan pemberantasan korupsi.
Untuk itu, agenda pemberantasan korupsi harus merepresentasikan upaya yang melibatkan partisipasi semua komponen bangsa.
Dia berpandangan, tindakan preventif menjadi langkah penting agar dapat meminimalisasi terjadi korupsi.
“Bahkan tingkat keberhasilan Satker Antikorupsi diukur dari sejauh mana upaya preventif telah dilakukan. Semakin kecil terjadinya korupsi maka tingkat keberhasilannya semakin baik,” terangnya.
Untuk mendukung hal itu perlu ada penguatan aparatur pengawasan internal pemerintah (APIP). Dengan harapan ada langkah cepat dari internal dalam meminimalisasi korupsi.
Terkait penindakan terhadap aparatur desa maupun ASN yang melakukan korupsi, jangan sebatas menyelamatkan atau pengembalian aset negara. Tetapi perlu ada sanksi yang dapat memberi efek jera.
“Jadi meski uang yang dikorupsi dikembalikan, tetap harus ada sanksi minimal sanksi administratif, seperti penundaan kepangkatan atau menonjobkan,” tutur Kajari.
Namun demikian, bila orang yang sama mengulangi korupsi maka harus langsung diproses secara hukum.
“Apalagi kalau ada proyek fiktif, kami pastikan tidak akan ada teloransi,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Demak Muhammad Natsir mengajak agar seluruh komponen masyarakat bersama-sama menjadi bagian dari pelopor gerakan antikorupsi.
“Korupsi itu sangat merugikan bangsa dan negara, karenanya menjadi musuh bersama,” terang Bupati. (H1-22)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *