Kejagung Minta Masukan Dua Universitas

  • Penyempurnaan RUU Kejaksaan

SALATIGA – Universitas Hasanudin (Unhas) dan Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga diminta masukan dan saran oleh Kejaksaan Agung, terkait pembahasan RUU Kejaksaan, yang dibahas DPR RI tahun ini. Dua universitas tersebut selama ini telah memiliki Pusat Studi Kejaksaan dan sudah bekerja sama dengan Kejagung, terkait tugas-tugas kejaksaan.
”Terkait pembahasan RUU Kejaksaan, kami meminta masukan Pusat Studi Kejaksaan yang ada di Universitas Hasanudin dan UKSW Salatiga. Di Salatiga kami menghadirkan dosen Fakultas Hukum UKSW, Dr Haryanto, dan para akademisi serta para jaksa untuk masukannya,” kata Dr Yudi Kristiana SH MHum (wakil Kejagung/Kejari Jakarta Timur), saat Diskusi RUU Kejaksaan di Aula FH UKSW, Sabtu (12/9).
Diskusi tersebut menghadirkan praktisi hukum dan jaksa di Kejari Salatiga/Kejari Semarang. Hadir Kajari Salatiga Gede Edy Bujanayasa SH MH, Dekan FH UKSW Dr Marihot Janpieter Hutajulu SH MHum, dan para dosen. Menurut Yudi yang juga mantan Kejari Salatiga, diskusi tentang kejaksaan merupakan kegiatan inisiasi terkait RUU Kejaksaan yang akan masuk dalam pembahasan DPR RI. Dengan adanya diskusi di FH UKSW ini diharapkan ada masukan dan argumen untuk penyempurnaan RUU Kejaksaan.
Terintegrasi
Yudi menjelaskan, RUU Kejaksaan tersebut merupakan penyempurnaan atas undang-undang sebelumnya. Di mana RUU Kejaksaan akan mengembalikan sistem peradilan pidana yang terintegrasi. Sebab saat ini terjadi kompartemenisasi atau penguatan egoisme sektoral kelembagaan dalam penanganan hukum di Tanah Air. ”Persolan ini diharapkan bisa diminimalisasi dengan adanya UU Kejaksaan,” jelas Yudi.
Bersamaan dengan itu juga akan dibahas RUU KUHAP. Yudi memaparkan bila UU Kejaksaan pararel atau inline dengan RUU KUHAP. Sementara itu, Dr Haryanto memaparkan pula bila RUU Kejaksaan dan RUU KUHP pada prinsipnya sudah sejalan. Pada RUU Kejaksaan terdapat beberapa perubahan yang mengarah pada penyempurnaan dalam proses penanganan hukum di Tanah Air. Haryanto mengaku banyak sekali proses penyidikan dan penuntutan di kejaksaan yang kerap menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat. Di antaranya bila disidik oleh jaksa A tidak secepat disidik jaksa lainnya. Lalu kasus penuntutan penyiraman air keras dan lainnya. Termasuk persoalan yang terkait terkait Jaksa Pinangki dalam kasus Djoko Tjandra. ”Di dalam RUU Kejaksaan ini diharapkan lebih sempurna dalam penangnan kasus hukum,” ujarnya. (H2-68)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


yozgat escort kars escort tokat escort osmaniye escort bayburt escort afyon escort kahramanmaraş escort çorum escort fethiye escort kastamonu escort balıkesir escort erzurum escort sivas escort düzce escort ordu escort manavgat escort burdur escort adıyaman escort aydın escort giresun escort mardin escort kutahya escort şanlıurfa escort yalova escort van escort kırklareli escort bilecik escort karaman escort muğla escort zonguldak escort