Kasus Dugaan Kredit Fiktif BankPermata: Penasihat Hukum Tegaskan Dakwaan Jaksa Harusnya Batal Demi Hukum

Jakarta,Suara Merdeka.Com.- Penasihat Hukum sidang  kasus   dugaan kredit fiktif  Bank Permata Didit Wijayanto,SE,SH,MH menilai banyak  kejanggalan dan  terdapat dugaan kriminalisasi terhadap kasus ini.

“Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan ‘Batal Demi Hukum’ karena banyaknya pelanggaran-pelanggaran KUHAP maupun HAM yang telah terjadi dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan, selain juga terdapat cacat formil dalam Surat Dakwaan yaitu dengan mencantumkan peraturan perundang-undangan yang ternyata sudah daluarsa dan telah dinyatakan tidak berlaku lagi,” tegas Penasehat Hukum Didit Wijayanto dalam Pledoi Pembelaan atas nama terdakwa Ardi Sedaka dalam lanjutan sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu,(26/8).

Dalam pledoinya tersebut Penasihat Hukum  beberapa hal antara lain menyatakan penyidik telah berperan ganda menjadi “Saksi Pelapor” dan hal tersebut bertentangan dengan pasal 26 jo pasal 27 jo pasal 185 KUHAP, dan yang merupakan suatu tindakan yang disebut “abuse of power.”  Sebab para Saksi menyatakan tidak memahami mengenai pasal-pasal yang disangkakan, tidak mengetahui siapa pelaku (tersangka), tidak memahami perbuatan pidana apa yang dilanggar, dan bahkan tidak memahami mengapa dirinya diminta keterangan sebagai saksi.

”  Sesuai dengan keterangan berbagai Ahli yang dihadirkan dalam persidangan, maka disimpulkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah tidak melaksanakan tugasnya secara benar, tidak profesional, tidak cermat, tidak teliti dan menimbulkan cacat formiil sehingga dakwaan harus dinyatakan “Batal Demi Hukum” .”

Dalam pledoinya tersebut,  penasihat hukum mengatakan, permintaan agar Jaksa Penuntut Umum(JPU) membatalkan dakwaan mengacu kepada keterangan Ahli Pidana Dr. Chaerul Huda SH MH,  Ahli Hukum Pidana Hendra Ruhendra SH MM, Ahli Hukum Pidana Dr. Eva Achjani Zulfa SH MH,  Ahli Hukum Pidana Dr. Dian Andriaean Daeng Tawang SH MH dan keterangan Ahli Hukum Abdul Wahid Oscar SH MH).

Penasihat hukum juga menyatakan bahwa ternyata seluruh dokumen yang disita dan dihadirkan dipersidangan hanya berupa fotokopi saja, sehingga jelas tidak memiliki nilai pembuktian dalam perkara tipibank, dan tidak dapat digunakan sebagai “Barang Bukti” untuk menghukum terdakwa Ardi Sedaka.

Sebelumnya,  Jaksa Penuntut Umum (JPU), menuntut delapan terdakwa kasus dugaan kredit fiktif Bank Permata dengan hukuman masing-masing 5 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (19/8/2020).

JPU Bobby M mengatakan, pihaknya menuntut terdakwa Ardi Sedaka, Denis Dominanto, Eko Wilianto, Muhammad Alfian Syah, Yessy Mariana, Henry Hardijaya, Liliana Zakaria, dan Tjong Chandra dengan hukuman 5 tahun penjara karena secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 49 ayat 2 b Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 5 tahun dikurangi masa tahanan, dan denda Rp 5 miliar subsider 1 tahun,” ujar Bobby, di PN Jakarta Selatan, Rabu (19/8/2020).

Sementara itu, salah satu tim kuasa hukum terdakwa Irawan Sutanto mengatakan, tuntutan 5 tahun terlalu berlebihan diberikan kepada para terdakwa yang notabane pegawai bank. Sementara Johnny Komisaris PT Megah Jaya Prima Lestari (MJPL), selaku debitur atau pihak yang meminjam uang kepada Bank Permata hanya dijatuhi hukuman 22 bulan.

“Tuntutan 5 tahun, cuma kan sekarang debiturnya saja, katakan yang membobol 22 bulan, Johnny. Sedangkan sekarang, pegawai dituntutannya 5 tahun, plus 5 miliar. Direkturnya enggak dituntut. Saya sampai sekarang nggak tahu, apakah sudah P21 (berkas dinyatakan lengkap) saya nggak tahu. Ya mudah-mudahan majelis hakim menggunakan hati nuraninya,” katanya.

Irawan menuturkan, ke depan pihaknya akan mencoba membantah dakwaan dan tuntutan melalui nota pembelaan atau pledoi.

“Kita akan mencoba dari dakwaan dan tuntutan kami akan membantah. Mereka (terdakwa) semua sudah melalui prosedur. Kalau lalai pun, lalai kan tidak berarti terus dia ada kesengajaan, ada niat busuk atau bermain. Terima uang juga nggak. Johnny di persidangan ngomong dia tidak pernah memberikan uang kepada satu orang pun dari delapan terdakwa. Dulunya saat di polisi ada pasal TPPU, tapi didrop juga. Ini cuma pelanggaran SOP (standar operasional prosedur),” katanya.

Irawan menganalogikan, semisal majikan menyampaikan ke asisten rumah tangga jangan lupa kunci pintu sebelum tidur. “Kunci pintu kan nggak ada di KUHP, adanya diaturan rumah tangga saya. Nah apa karena melanggar itu dilaporkan polisi kan nggak bisa begitu,” ucapnya.

Menurutnya, para terdakwa sebenarnya telah melakukan pengecekan terhadap proyek, namun tidak semua atau bersifat random. “Ke lapangan mengecek, memang ini proyeknya. Cuma ternyata orang ini palsu. Memang sudah mengecek ke lapangan, tapi ada dua yang tidak, jadi diambil random,” tandasnya.

Menurut data Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kasus ini terdaftar dalam tiga nomor perkara pada 17 Juni 2020. Pertama, dengan nomor perkara 664/Pid-Sus/ 2020/PN JKT.SEL, dengan terdakwa Eko Wilianto, Muhammad Alfian Syah, dan Yessy Mariana.

Kedua terdaftar dengan nomor perkara 665/Pid-Sus/ 2020/PN JKT.SEL, terdakwanya atas nama Denis Dominanta, Tjong Candra, dan Henry Hardijaya. Sementara, perkara ketiga teregistrasi dengan nomor perkara 666/Pid-Sus/ 2020/PN JKT.SEL, sebagai terdakwa Ardi Sedaka dan Liliana Zakaria.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kasus ini terjadi pada bulan Desember 2013 hingga Mei 2015. Bermula ketika Johnny selaku Direktur PT Megah Jaya Prima Lestari (PT MJPL) mengajukan fasilitas kredit ke PT Bank Permata Tbk dengan tujuan pembiayaan tujuh kontrak pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan PT Pertamina (Persero) Tbk dengan nilai keseluruhan kontrak sebesar 1,6 Triliun.

Kredit itu disebut akan digunakan untuk proyek pembangunan pipanisasi avtur terminal bahan bakar minyak Makassar ke Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan.

Dugaan kredit fiktif mencuat ketika kredit PT MJPL macet, medio Oktober 2017. Direksi baru Bank Permata kemudian melakukan konfirmasi proyek MJPL kepada PT Pertamina. Selanjutnya, PT Pertamina menjawab melalui surat, dan baru diketahui kalau tujuh kontrak MJPL ternyata fiktif atau tidak ada, sehingga PT Bank Permata diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp 755 miliar.(bn/69)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


yozgat escort kars escort tokat escort osmaniye escort bayburt escort afyon escort kahramanmaraş escort çorum escort fethiye escort kastamonu escort balıkesir escort erzurum escort sivas escort düzce escort ordu escort manavgat escort burdur escort adıyaman escort aydın escort giresun escort mardin escort kutahya escort şanlıurfa escort yalova escort van escort kırklareli escort bilecik escort karaman escort muğla escort zonguldak escort