Karena Rizieq Bukan Jelangkung

Oleh: Karyudi Sutajah Putra

APA yang tersisa dari Reuni 212 di Monas, Jakarta, Senin (2/12/2019), yang berlangsung aman dan damai?

Pertama, pemerintah harus memulangkan Rizieq Syihab dari Arab Saudi ke Indonesia. Bila tidak, mereka akan turun kembali ke Monas.

Kedua, kasus-kasus penistaan agama, termasuk yang diduga melibatkan Sukmawati Soekarnoputri, yang membandingkan ayahnya, Bung Karno, dengan Nabi Muhammad SAW, harus diproses secara hukum. Bila tidak, mereka akan turun ke Monas lagi.

Demikian tercermin dari pidato video teleconference Rizieq Syihab maupun pernyataan Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI) Slamet Ma’arif dalam acara Reuni 212 tersebut.

Entah kapan mereka bersekolah dan apa nama serta di mana sekolahnya, sehingga mereka menyebut acara berhimpun di Monas itu sebagai reuni.

Atas kedua hal di atas, pertama, kita ucapkan selamat atas suksesnya acara Reuni 212 yang berlangsung lancar, aman dan damai.

Ini menjawab kekhawatiran sejumlah pihak bahwa pelibatan massa dengan jumlah cukup besar, pihak panitia mengklaim berjumlah jutaan orang, berpotensi anarkhis dan chaos.

Massa 212 telah membuktikan diri bahwa gerakan mereka memang benar-benar damai, sebagaimana tahun 2016 yang berhasil melengserkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dari kursi Gubernur DKI Jakarta, yang disebut Rizieq bukan hanya lengser melainkan juga longsor, serta tahun 2017 dan 2018 dalam acara yang sama.

Kedua, mengapa massa menuntut pemerintahan Presiden Joko Widodo memulangkan Rizieq? Bukankah pentolan FPI itu pergi ke Arab Saudi sejak 26 April 2017 atas kemauan sendiri dengan tujuan menunaikan ibadah umrah sebagai nazar atas kekalahan Ahok dalam Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017?

Bahwa ketika Rizieq mau pergi, di Tanah Air ia masih terbelit sejumlah kasus, termasuk dugaan chatting mesum dengan Firza Husein, dan juga dugaan pelecehan Pancasila, itu sama sekali tidak menjadi alasan Rizieq pergi.

Apakah karena Rizieq bukan Jelangkung yang datang tak diundang, pulang tak diantar, sehingga untuk pulang ke Tanah Air harus dijemput, bahkan bila perlu disambut dengan karpet merah bak pahlawan?

Rizieq selalu berdalih ditangkal atas permintaan otoritas Indonesia sehingga tidak bisa keluar dari Arab Saudi. Namun, hal itu dibantah pemerintah Indonesia, baik oleh Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Ronny F Sompie, maupun Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD.

Mahfud bahkan menantang Rizieq untuk menunjukkan bukti surat penangkalan itu secara langsung, bukan melalui media sosial, supaya dapat dibuktikan otentisitas dan legalitasnya.

Tidak itu saja, Mahfud juga bersedia membantu dari kantong pribadi bila Rizieq tidak bisa membayar denda over stay senilai lebih dari Rp 500 juta.

Aneh juga ketika Rizieq mengklaim ditangkal. Bukankah pada awal-awal kedatangannya di Mekkah ia mengklaim mendapat perlakuan istimewa dari Kerajaan Arab Saudi karena dianggap sebagai tamu Raja Salman? Mengapa kini ia mengklaim ditangkal?

Ketiga, kita sependapat dengan tuntutan Rizieq agar semua kasus dugaan penistaan agama (Islam) diproses secara hukum. Sebab, Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan menganut asas kesetaraan di muka hukum atau equality before the law.

Siapa yang diduga melanggar hukum, apakah Sukmawati atau yang lainnya, harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Tak ada yang kebal hukum di republik ini.

Hal yang sama seyogyanya juga berlaku bagi Rizieq bila melanggar hukum, misalnya diguga melecehkan umat beragama selain Islam. Jangan karena ulama lalu bisa bebas dari jeratan hukum bila melanggar pidana. Jangan sedikit-sedikit merasa dikriminalisasi hanya gara-gara dirinya seorang ulama. Sebab, ulama pun manusia biasa tempat salah dan lupa.

Ada pula ajaran dalam Islam agar jangan menghina agama orang lain bila agamanya sendiri tidak mau dihina. Dalam filosofi Jawa, ajaran semacam ini disebut “tepa selira”.

Keempat, acara Reuni 212 dikemas sebagai peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, bila memang itu acara keagamaan, lantas mengapa bisa melahirkan semacam “rekomendasi” bernuansa politik, yakni pulangkan Rizieq Syihab, dan proses hukum semua kasus penistaan agama? Ironis, memang!

Ironi lainnya adalah sikap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini sebelumnya menyatakan akan menyelaraskan diri dengan aturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang akan memberi sanksi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang membolos kerja karena menghadiri Reuni 212. Eh, sebagai pembina ASN di Ibu Kota, ternyata Anies justru menghadiri Reuni 212, bahkan mengenakan baju dinas dan berpidato pula.

Sebenarnya tidak perlu malu-malu kucing untuk menyebut gerakan mereka itu gerakan politik, bukan gerakan keagamaan. Mengapa harus malu-malu, toh semua orang sudah tahu tujuan gerakan itu apa.

Kelima, kasus Ahok sudah selesai dan inkrah, bahkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu telah usai menjalani hukuman, serta Pemilihan Presiden 2019 pun telah usai, lantas buat apa bila tahun depan massa 212 menggelar reuni lagi?

Percayakan kasus-kasus hukum kepada aparat yang berkompeten, yakni polisi, jaksa dan hakim untuk menyelesaikannya. Kalau semua kasus hukum penyelesaiannya harus diwarnai dengan tekanan massa, lalu negeri semacam apa Indonesia ini? Bukankah Indonesia adalah negara hukum dan demokrasi, bukan negara barbar?

Manfaatkan energi yang ada untuk bersama elemen lain membangun bangsa ini, jangan buang-buang energi percuma. Islam adalah rahmatan lil alamin (rahmat bagi seluruh alam).

Keenam, di pihak lain, bila memang Rizieq perlu bantuan untuk keluar dari Arab Saudi, maka sudah selayaknya pemerintah Indonesia turun tangan. Apalagi “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia” adalah amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Di sisi lain, langkah Rizieq minta bantuan pemerintah merupakan pengakuan secara de facto tentang legalitas pemerintahan Presiden Jokowi yang selama ini dia anggap ilegal karena didapat dari pilpres yang dia nilai curang.

Pendek kata, Rizieq mungkin perlu dijemput, karena ia memang bukan Jelangkung. (69)

Karyudi Sutajah Putra: pegiat media, tinggal di Jakarta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *