Karang Taruna Bentuk Satgas Antipolitik Uang di Pilkada Purbalingga

PURBALINGGA – Karang Taruna (KT) Kabupaten Purbalingga, sebagai wadah pengembangan para generasi muda berkomitmen dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) yang bermartabat tanpa politik uang. Karang Taruna Kabupaten Purbalingga membentuk Satuan Tugas (Satgas) Antipolitik Uang saat Apel Akbar Karang Taruna di Pendapa Dipokusumo.

“Kami tegaskan, Karang Taruna Kabupaten Purbalingga tetap menjaga netralitas serta siap menjadi satgas anti politik uang. Kami di seluruh penjuru Purbalingga akan menjadi garda terdepan dalam melawan politik uang yang merusak demokrasi,” ujar Wakil Ketua 1 Karang Taruna Kabupaten Purbalingga, Imam Yahdi.

Dijelaskan, Karang Taruna harus terlibat aktif untuk menyukseskan Pilkada Purbalingga yang bersih, damai, aman, kondusif dan tanpa isu SARA. Karang Taruna juga siap menjaga netralitas, anti kampanye hitam, ujaran kebencian dan anti politik uang.

Hal itu diikrarkan secara bersama-sama oleh ratusan pengurus Karang Taruna se-Kabupaten Purbalingga dalam kegiatan Apel Akbar Karang Taruna di Pendapa Kabupaten Purbalingga. Apel dengan penerapan protokol kesehatan ini diikuti 210 peserta dari Kecamatan Purbalingga, Kutasari, Kalimanah dan Bojongsari di Pendapa Dipokusumo dan 655 peserta lainnya mengikuti secara virtual dari 14 kecamatan.

Sementara itu, Ketua Umum Karang Taruna Kabupaten Purbalingga, Bambang Irawan mengatakan, secara organisasi, Karang Taruna harus netral dalam kontestasi politik apapun, meskipun di dalamnya beranggotakan dari banyak profesi. Karang Taruna harus terbebas dari kepentingan politik.

“Hampir sebagian besar anggota Karang Taruna dari tingkat kabupaten hingga desa menjadi penyelenggara pilkada, seperti PPK, PPS, Sekretariat Pilkada, Panwascam, Panwasdes. Meskipun ada juga yang anggota parpol, PNS, perangkat desa dan profesi lainnya. Karena itu, harus ditegaskan, Karang Taruna harus menjunjung tinggi netralitas dalam Pilkada,” katanya.

Terkait Satgas Antipolitik Uang, menurutnya, hal ini baru ada di Indonesia yang terbentuk dari Karang Taruna. Pembentukan ini untuk kali kedua, sebelumnya dibentuk saat pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg) – Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 lalu.

“Kalau ada yang menemukan pemberian uang dari Cabup-Cawabup untuk memengaruhi pemilih, laporkan ke Panwaslu biar segera diproses,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Dyah Hayuning Pratiwi menegaskan penyelenggara Pilkada Purbalingga harus sehat, terhormat, berintegritas dan bermartabat. Untuk mewujudkannya, bukan hanya tanggung jawab penyelenggara pemilu saja, namun butuh peran serta masyarakat termasuk para generasi muda anggota Karang Taruna.

“Saya sangat mengapresiasi langkah Karang Taruna membentuk Satgas Antipolitik Uang. Masyarakat harus disadarkan, jangan sampai masyarakat tergiur oleh amang-amang dan iming-iming politik uang yang dapat berdampak mencederai demokrasi,” katanya.

Bupati Tiwi berharap agar Karang Taruna sebagai organisasi sosial kemasyarakatan kepemudaan bisa menjadi contoh dalam menebarkan virus positif kepada generasi muda yang ada di kabupaten Purbalingga. Termasuk dalam menghambat praktik-praktik kampanye hitam, ujaran kebencian dan penyebaran hoaks. (H82/67)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


yozgat escort kars escort tokat escort osmaniye escort bayburt escort afyon escort kahramanmaraş escort çorum escort fethiye escort kastamonu escort balıkesir escort erzurum escort sivas escort düzce escort ordu escort manavgat escort burdur escort adıyaman escort aydın escort giresun escort mardin escort kutahya escort şanlıurfa escort yalova escort van escort kırklareli escort bilecik escort karaman escort muğla escort zonguldak escort