Kampanye Taat Protokol

Oleh Rofiuddin

TAHAPAN kampanye pemilihan kepala daerah-wakil kepala daerah 2020 sudah datang. Mulai 26 September hingga 5 Desember mendatang, para pasangan calon yang berebut kekuasaan bisa melakukan kegiatan meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program. Kecuali metode kampanye penanyangan iklan di media yang akan berlangsung hanya selama 14 hari sebelum dimulainya masa tenang atau 22 November hingga 5 Desember 2020.

Meski kampanye sudah dimulai, polemik mengenai lanjut tidaknya penyelenggaraan pilkada masih terus mencuat. Maklum, pilkada kali ini digelar di tengah situasi belum meredanya penyebaran Covid-19. Karena ada trend virus semakin merajalela, berbagai kalangan mendesak agar pilkada ditunda. Mereka khawatir pilkada akan menjadi kluster penyebaran Covid-19.

Untuk membahas polemik pilkada di masa pandemi, Komisi II DPR telah menggelar rapat dengar pendapat bersama pemerintah, KPU, Bawaslu, DKPP pada 21 September 2020. Rapat memutuskan pilkada tetap dilanjutkan dengan syarat penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19.

Atas dasar itulah, KPU menerbitkan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas PKPU 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pilkada dalam kondisi bencana nonalam Covid-19. Dalam PKPU ini ada berbagai perubahan yang cukup signifikan, terutama terkait dengan pelaksanaan metode kampanye. Misalnya, pengaturan mengenai kegiatan kampanye dalam bentuk lain yang tidak melanggar aturan perundang-undangan. Sebelumnya, kegiatan rapat umum, pentas seni hingga konser musik masih diperbolehkan.

Namun, PKPU yang baru melarang kampanye jenis tersebut. Pasal 88C PKPU 13/2020 menyebut: parpol atau gabungan parpol, paslon, tim kampanye, dan/atau pihak lain dilarang melaksanakan kegiatankegiatan yang berpotensi memunculkan kerumuman, mulai dari rapat umum; kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik; kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, sepeda santai; perlombaan; kegiatan sosial berupa bazar, donor darah; dan/atau peringatan hari ulang tahun parpol.

Jika mereka ngeyel tetap menggelar kampanye metode tersebut maka akan ada sanksi peringatan tertulis oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota pada saat terjadinya pelanggaran. Jika dalam waktu satu jam sejak diterbitkan peringatan tertulis tetap tak dipatuhi maka akan dilakukan penghentian dan pembubaran kegiatan kampanye.

Melalui aturan terbaru, KPU juga memperketat pelaksanaan kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog. Pasal 58 PKPU 13/2020 menyebut, kampanye jenis ini pelaksanaannya diutamakan melalui media sosial dan media daring.

Namun, PKPU juga memberikan opsi, jika tidak dapat dilakukan melalui media sosial dan media daring maka pertemuan langsung bisa dilakukan dengan ketentuan: dilaksanakan dalam ruangan atau gedung; membatasi jumlah peserta yang hadir secara keseluruhan paling banyak 50 orang dan memperhitungkan jaga jarak paling kurang satu meter antarpeserta; wajib menggunakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker, menyediakan hand sanitizer dan sarana sanitasi yang memadai, serta wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan Covid-19 pada daerah setempat.

Diberi Sanksi

Jika ada pelanggaran maka lagi-lagi akan diberi sanksi, yakni peringatan tertulis oleh Bawaslu pada saat terjadinya pelanggaran, penghentian dan pembubaran kegiatan kampanye jika tidak melaksanakan peringatan tertulis dalam waktu satu jam sejak diterbitkan peringatan tertulis, dan/atau larangan melakukan metode kampanye yang dilanggar selama tiga hari berdasarkan rekomendasi Bawaslu.

Larangan lain dalam kampanye tata muka secara langsung adalah larangan mengikutsertakan balita, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, dan orang lanjut usia (pasal 88E PKPU 13/2020). Selama ini, larangan pelibatan hanya terbatas untuk anak-anak. Namun, peraturan terbaru juga melarang ibu hamil atau menyusui dan orang lanjut usia.

Mereka tetap bisa ikut dilibatkan kampanye hanya dalam kegiatan kampanye melalui media sosial dan media daring. Jika ada pelanggaran maka Bawaslu mengenakan sanksi peringatan tertulis pada saat terjadinya pelanggaran; dan/atau peserta kampanye yang dilarang dilibatkan itu diperintahkan untuk tidak mengikuti kegiatan kampanye melalui tatap muka secara langsung.

Metode kampanye debat antarpaslon yang biasanya cukup ramai, kini juga sangat dibatasi. Dengan kewajiban mematuhi protokol, debat publik atau debat terbuka antarpaslon diselenggarakan di dalam studio lembaga penyiaran atau di tempat lainnya yang disiarkan secara langsung. Debat hanya boleh dihadiri: paslon, dua orang perwakilan Bawaslu, empat orang tim kampanye paslon, dan anggota KPU daerah. Tidak boleh ada kehadiran para pendukung.

Mengendalikan Pendukung

Kampanye metode penyebaran bahan kampanye kepada umum juga tidak lepas dari penerapan protokol. Misalnya: bahan kampanye yang akan dibagikan harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, dan telah disterilisasi. Petugas yang membagikan juga harus bermasker dan pembagiannya tidak menimbulkan kerumunan.

Disiplin protokol kesehatan tidak hanya mengatur peserta pemilihan dan pendukungnya. Semua pihak yang terlibat dalam pilkada juga wajib melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 (pasal 88 A PKPU 13/2020).

Jika pihak tersebut melanggar kewajiban protokol maka jajaran Bawaslu memberikan peringatan secara tertulis pada saat terjadinya pelanggaran. Jika yang bersangkutan tetap tidak mematuhi protokol kesehatan, maka jajaran Bawaslu menyampaikan pelanggaran tersebut ke aparat kepolisian di wilayah setempat untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aparat kepolisian bisa menjerat dengan UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular; UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan hingga pasal 212 dan 218 KUHP.

Kini, aturan disiplin dan sanksi pelanggaran protokol sudah ada. Aturan tersebut harus dipahami dan ditaati semua pihak. Butuh kesadaran semua pihak agar aturan ini bisa diterapkan. Para paslon dan tim kampanye juga harus bisa mengendalikan pendukungnya masing-masing. Karakter dan kepemimpinan para paslon akan diuji apakah mereka bisa mengendalikan para pendukungnya ataukah tidak. Kita semua selalu berharap dan berdoa agar penyelenggaraan pilkada lancar dan mendatangkan kemaslahatan. Pilkada 2020 harus sehat orangnya, sehat demokrasinya. (34)

— Rofiuddinanggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


yozgat escort kars escort tokat escort osmaniye escort bayburt escort afyon escort kahramanmaraş escort çorum escort fethiye escort kastamonu escort balıkesir escort erzurum escort sivas escort düzce escort ordu escort manavgat escort burdur escort adıyaman escort aydın escort giresun escort mardin escort kutahya escort şanlıurfa escort yalova escort van escort kırklareli escort bilecik escort karaman escort muğla escort zonguldak escort