“Kami Tidak Ingin Diistimewakan, Cukup Dimanusiakan”

TIDAK sedikit perlakuan diskriminasi hingga berujung persekusi dialami para transgender di Kota Semarang. Perlakuan tidak manusiawi pun diterima, ketika mereka berhadapan dengan aparat penegak hukum.

“Saya pernah kena razia (Satpol PP), ditangkap malam sampai siang tidak diberi makan,” ujar Silvy Mutiara, Ketua Persatuan Waria Semarang (Perwaris).

Hal itu disampaikan dalam pelatihan jurnalis bertajuk “Keragaman Gender dalam Perspektif Media” di Kantor Redaksi Suara Merdeka, Jalan Kawi No 20, Sabtu (12/10). Pelatihan ini kerja sama Suara Merdeka dengan Ardhanari Institute dan Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI). Adapun kegiatan tersebut diikuti 12 orang terdiri atas reporter serta redaktur media cetak dan media online se-Kota Semarang.

BERBAGI PENGALAMAN : Ketua Persatuan Waria Semarang (Perwaris) Silvy Mutiara berbagi pengalaman anggota yang mendapat diskriminasi hingga persekusi. (58)

Selain Silvy, pelatihan tersebut juga dihadiri dua pemateri lainnya yakni Hartatik selaku Redaktur suaramerdeka.news dan Saroni Asikin selaku Redaktur Pelaksana Harian Suara Merdeka. Pada kesempatan itu, lebih lanjut, Silvy menekankan bahwa para transgender sebenarnya tidak ingin diistimewakan melainkan hanya ingin dimanusiakan. Ia ingat betul kasus salah seorang transgender yang terjaring razia Satpol PP sebulan lalu.

Bahkan peristiwa tersebut diberitakan salah satu media online di Kota Semarang. Dari pemberitaan itu, menurutnya yang membuat komunitas Perwaris meradang adalah pernyataan salah seorang oknum petugas Satpol PP.

“Malamnya dandan cantik, siangnya narik becak. Komentar aparat Satpol itu justru dijadikan judul berita salah satu media online,” katanya.

Bahkan, lanjutnya, berita tersebut tersebar di media sosial. Akibatnya, pemberitaan itu sangat mempengaruhi mental korban. Ia mengatakan perlakuan oknum petugas Satpol PP demikian sudah bisa dikategorikan melanggar hak asasi manusia (HAM). Apalagi para transgender yang terjaring razia, begitu turun dari mobil diminta berjalan jongkok sampai ke kantor.

“Itu sudah bentuk dari persekusi. Saya yakin teman-teman (transgender) tidak ingin mengungkap identitasnya, apalagi diberitakan bahkan sampai diketahui anggota keluarga mereka sebab bisa mempengaruhi mental mereka,” imbuhnya.

Dari peristiwa itu, Silvy menyayangkan kenapa media cenderung tidak berimbang dalam memberitakan soal transgender. Bahkan lebih sering mengangkat hal-hal sensasional negatif dibanding sesuatu  yang positif.

“Apa karena kurang seksi beritanya atau kegiatannya yang kurang menarik. Kami tidak ingin meminta diistimewakan tapi perlakukanlah seperti masyarakat pada umumnya. Meski kami wanita istimewa, karena punya dua telur,” kata Silvy sembari bercanda.

Sehubungan perspektif HAM dalam memberitakan isu gender, pemateri lainnya, Saroni Asikin mengajak jurnalis agar tidak menjadi sarana untuk merugikan orang atau pihak-pihak tertentu. Begitu pun tidak memberi efek negatif kepada pembaca.

“Ketika menulis, saya akan timbang ulang. Jangan sampai tulisan kita menjadi jalan menuju kerugian orang-orang tertentu.”

AJAK DISKUSI : Redaktur Pelaksana Harian Suara Merdeka, Saroni Asikin mengajak diskusi peserta pelatihan “Keragaman Gender dalam Perspektif Media.” (58)

Ia memberi contoh berita kriminal yang melibatkan kelompok LGBT (lesbian gay biseksual dan transgender) dari salah satu media mainstream. Dalam berita itu dituliskan bahwa relasi seksual pelaku dan korban adalah pasangan sejenis.

“Tidak perlu disebutkan pasangan sejenis, cukup ditulis mereka tinggal bersama itu sudah netral dan jelas,” imbuhnya.

Lebih lanjut, meski media tersebut mengejar “klik bait” semestinya tetap memperhatikan etika jurnalistik dalam menulis berita. Namun ironinya tidak sedikit media online yang terjebak, bahkan wartawan kecenderungannya kini justru memberi predikat terhadap narasumber yang diberitakan.  Ia pun bertanya apakah wartawan masih memiliki empati terhadap narasumber yang ditulis?

“Contohnya foto PK (pemandu karaoke) terjaring razia tampak dari samping. Wartawan semestinya bisa kan meminta aparat agar posisi mereka membelakangi ketika mau difoto. Jangan sampai kita menjadi sarana persekusi narasumber yang kita beritakan,” tegasnya.

Sehubungan itu, Saroni berpesan bahwa ketika memberitakan tidak cukup dengan simpati, namun perlu juga adanya empati yakni dengan memikirkan dampak dari pemberitaan.

“Selama ini apakah kita pernah mendisiplinkan diri dengan cara seperti itu?”

Sedangkan pemateri lainnya, Hartatik mempersilakan peserta pelatihan memiliki keyakinan masing-masing. Tapi jangan jadikan keyakinan itu untuk mediskriminasi atau menyerang mereka yang memiliki keyakinan berbeda, termasuk kelompok LGBT.

 “Gunakanlah rasa kemanusiaan ketika meliput dan memberitakan LGBT. Bersikaplah obyektif, dan jika itu kasus kriminal yang diberitakan maka tulis berdasarkan fakta serta fokus hanya pada kasus,” ujarnya.

FOTO BERSAMA : Jurnalis peserta pelatihan “Keragaman Gender dalam Perspektif Media” mengakhiri kegiatan dengan foto bersama pemateri. (58)

Lebih lanjut, ketika menulis, ia menekankan pentingnya memilih diksi yang ramah. Diksi yang ramah atau tidak merendahkan kelompok LGBT ini semata untuk menghargai kemanusiaan. Selain itu tidak perlu mengaitkan pemberitaan dengan orientasi seksual.

“Fokus hanya pada kejahatan yang dilakukan jika itu kasus kriminal yang diberitakan. Sebagai jurnalis sebaiknya kita harus adil sejak dalam berpikir,” tukasnya. (Hartatik-58)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *