Kajian Nilai BPLS Disiapkan

SOLO – Pemkot Surakarta menyiapkan kajian terkait nilai biaya pengolahan limbah sampah (BPLS) yang akan dibayarkan kepada investor pengelola Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Putri Cempa.

Kajian itu diharapkan bisa memastikan kemampuan keuangan daerah dalam menyediakan anggaran pendukung operasional PLTSa.

”Kajiannya sedang disiapkan oleh Badan Penelitian Perencanaan Pembangunan Daerah (BPPPD),” ungkap Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sri Wardhani Poerbowidjojo, kemarin.

Menurut Wardhani, beberapa aspek bakal dimasukkan dalam kajian BPLS tersebut. Misalnya pendapatan asli daerah (PAD), beaya operasional persampahan dalam lingkup satu kota, hingga biaya-biaya yang dibutuhkan di TPA Putri Cempa.

”Kami juga sedang menunggu terbitnya peraturan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) sebagai turunan dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35/2018, untuk menentukan berapa persentase yang bisa dibantu pemerintah pusat untuk BPLS itu.”

Merujuk Perpres Nomor 35/2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan, pemerintah pusat bisa membantu maksimal Rp 500 ribu per ton.

Namun Wardhani menegaskan, dalam aturan tersebut belum tercantum persentase pembagian pembayaran BPLS antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

”Kemampuan keuangan daerah dan persentase pembagian BPLS itu juga memberikan kepastian, dalam mengembangkan produksi listrik PLTSa. Sebab lelang pengelolaan sampah TPA Putri Cempa awalnya juga sudah menetapkan no tipping fee (BPLS),” papar Wardhani.

Lantaran hal tersebut, Pemkot dan PT Solo Citra Metro Plasma Power (SCMPP) sepakat untuk membatasi produksi listrik PLTSa tahap pertama hanya 5 megawatt (MW). Padahal sebelumnya kedua pihak sepakat untuk memproduksi listrik sebesar 10 MW.

”Berdasarkan penghitungan, produksi listrik sebesar 5 MW itu tidak membutuhkan tipping fee. Jika memproduksi 10 MW, maka investor memerlukan tipping fee itu,” jelas dia.

Sementara itu Wali Kota FX Hadi Rudyatmo mengungkapkan, Pemkot telah diikutsertakan dalam rapat terbatas (ratas) pembahasan PLTSa bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi), Selasa (16/7). ”Setelah ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengundang kami dan investor, untuk membahas financial close (dukungan pembeayaan PLTSa).”

Wali Kota menambahkan, dalam rapat tersebut diketahui bahwa Solo merupakan salah satu daerah prioritas percepatan PLTSa. ”Lainnya adalah Surabaya, Bekasi dan DKI Jakarta,” kata dia. (H73-21)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


yozgat escort kars escort tokat escort osmaniye escort bayburt escort afyon escort kahramanmaraş escort çorum escort fethiye escort kastamonu escort balıkesir escort erzurum escort sivas escort düzce escort ordu escort manavgat escort burdur escort adıyaman escort aydın escort giresun escort mardin escort kutahya escort şanlıurfa escort yalova escort van escort kırklareli escort bilecik escort karaman escort muğla escort zonguldak escort