Joko Menangkap Joko

Oleh: Dr Sumaryoto Padmodiningrat MM

TERTANGKAPNYA buron 11 tahun, Djoko Soegiarto Tjandra, dalam KTP yang baru namanya tertulis Joko Soegiarto Tjandra, membuktikan bahwa selama ini pemerintah dan aparat penegak hukum bukannya tidak mampu, melainkan tidak mau menangkap terpidana dua tahun penjara kasus korupsi “cessie’ atau pengalihan hak tagih Bank Bali senilai Rp 904 miliar itu. Tertangkapnya Joko Tjandra berkat “idu geni” Presiden Joko Widodo, dan ini wajar karena Jokowi seorang Presiden. Joko menangkap Joko.

Sebelas tahun bukan waktu yang singkat. Selama itu pula, Joko Tjandra rajin “blusukan” ke mana-mana: Papua Nugini, Singapura, Malaysia, dan entah mana lagi, bahkan tak ada takut-takutnya masuk-keluar Indonesia. Baru setelah Joko Tjandra bikin heboh dengan “mengadali” aparat birokrasi dan penegak hukum di Indonesia, Presiden Jokowi mengeluarkan instruksinya: tangkap Joko Tjandra!

Melihat keseriusan Presiden Jokowi, instruksinya itu langsung dilaksanakan Polri dengan membentuk tim kecil yang diketuai Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Joko Tjandra di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis (30/7/2020), bekerja sama dengan Polisi Diraja Malaysia.

Ampuhnya instruksi Presiden Jokowi ini membuktikan bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta ini “idu” atau ludahnya ibarat “geni” atau api.

Susilo Bambang Yudhoyono semasa menjabat Presiden melakukan pembiaran terhadap kaburnya Joko Tjandra selama lima tahun, dari 2009 hingga 2014, dan Presiden Jokowi pun sempat melakukan pembiaran selama enam tahun, dari 2014 hingga 2020. “Idu geni” Jokowi baru keluar setelah Indonesia dipermalukan di dunia internasional oleh seorang Joko Tjandra.

Setelah Joko Tjandra dan sebelumnya Maria Pauline Lumowa, Polri masih punya “PR” untuk menangkap Harun Masiku, politisi PDIP yang menjadi tersangka penyuap komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan yang buron sejak Januari 2020 saat hendak ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Edy Tanzil, pembobol Bank Bapindo senilai Rp 1,5 triliun yang kabur dari LP Cipinang, Jakarta, tahun 1993 lalu.

Pagar Makan Tanaman

Mengapa Joko Tjandra yang menjadi buron Kejaksaan Agung bisa melarikan diri dan tidak tertangkap selama 11 tahun? Sebab, banyak “pagar makan tanaman”. Mereka yang seharusnya menjaga dan menegakkan hukum justru merusak dan melanggar hukum. Aparat birokrasi, polisi, jaksa hingga pengacara justru membantu dan melindungi pelarian Joko Tjandra. Sebab itu, mereka harus dihukum setimpal bahkan lebih berat daripada yang bukan penegak hukum, bukan sekadar dicopot dari jabatannya. Sudah selayaknya mereka menanggung risiko dari perbuatan jahatnya.

Brigadir Jenderal Prasetijo Utomo, Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Mabes Polri, misalnya, memfasilitasi Joko Tjandra terkait penerbitan surat jalan dan surat keterangan bebas Covid-19.

Prasetijo sudah dicopot dari jabatannya, bahkan sejak Senin (27/7/2020) ditetapkan sebagai tersangka.

Polri juga sudah mencopot Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte dan Sekretaris National Central Bureau Interpol Indonesia Brigjen Nugroho Slamet Wibowo dari jabatan masing-masing.

Lalu, jaksa Pinangki Sinar Malasari yang sepanjang tahun 2019 pergi ke Singapura dan Malaysia sebanyak 9 kali tanpa izin tertulis dari pimpinan, salah satunya bertemu dengan Joko Tjandra. Pinangki telah dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan.

Tapi pencopotan saja tentu tidak cukup, harus diusut unsur pidananya. Harus pula ditelisik dugaan aliran dana dari Joko Tjandra ke mereka. “No lunch free”, tak ada makan siang gratis.

Bagaimana seorang jaksa “berkawan” dengan buron Kejagung? Bila koruptor ibarat tikus dan jaksa ibarat kucing, maka kucing tersebut justru telah berkawan dengan tikus, bukan menangkapnya.

Bagaimana dengan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Anang Supriatna yang juga diduga telah bertemu dengan Joko Tjandra?

Anita Kolopaking, pengacara Joko Tjandra, juga sudah ditetapkan Polri sebagai tersangka. Hal ini menegaskan bahwa tugas pengacara adalah membela kliennya secara profesional dan proporsional, agar hak-hak klien tidak dilanggar, bukan membantu klien melakukan kejahatan baru.

Hal itu sudah ada yurisprudensinya. Yakni, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerat Fredrich Yunadi, pengacara Setya Novanto, Ketua DPR saat itu, dengan Pasal 21 Undang-Undang (UU) No 31 Tahun 1999 yang diperbarui dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena merintangi penyidikan atau “obstruction of justice” dengan memfasilitasi pelarian tersangka korupsi proyek KTP elektronik di Kementerian Dalam Negeri itu.

Di tingkat kasasi, Mahkamah Agung (MA) menghukum Fredrich 7,5 tahun penjara. Anita pun mestinya dijerat dengan pasal ini.

“Pertemanan” oknum-oknum polisi, jaksa dan pengacara dengan Joko Tjandra mengingatkan kita akan film “Tom and Jerry”, sebuah serial animasi produksi Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) asal Amerika Serikat karya William Hanna dan Joseph Barbera yang berkisah tentang seekor kucing (Tom) dan seekor tikus (Jerry) yang selalu bertengkar.

Namun, tidak seperti Tom dan Jerry yang selalu bertengkar, Joko Tjandra justru berkawan bahkan berkomplot dengan oknum jenderal polisi, jaksa dan pengacara, menyiasati celah hukum yang bisa meloloskannya.

Kalau bukan atas instruksi Presiden Jokowi, hampir dapat dipastikan Joko Tjandra belum tertangkap, karena banyaknya “pagar makan tanaman”.

Kini, setelah Joko Tjandra ditangkap, tugas aparat penegak hukum berikutnya adalah mengawal proses hukum baru dan penahanan Joko Tjandra. Jangan sampai taipan yang lebih licin dari belut kecemplung oli ini mendapat “privilege” atau keistimewaan di dalam penjara seperti koruptor-koruptor lainnya.

Dr H Sumaryoto Padmodiningrat MM: Mantan Anggota DPR RI.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *