JAKARTA – Pengamat politik yang Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengatakan pertemuan Jokowi-Prabowo diharapkan dapat mendinginkan atmosfir politik yang memanas selama musim kampanye hingga berujung kerusuhan berdarah yang menimbulkan korban jiwa pada 21 – 22 Mei 2019 lalu.

Namun yang terpenting pesan perdamaian yang disampaikan Jokowi dan Prabowo pada pertemuan itu harus direkam publik.
“Di satu sisi, publik perlu mengapresiasi dan mendukung sikap kedua pemimpin yang telah menunjukkan jiwa ksatria dan negarawan yang semestinya mereka tunjukkan. Tetapi di sisi lain, publik juga perlu mencatat rekam jejak, ucapan dan semua janji para pemimpin yang telah mengikrarkan perdamaian dan persatuan bangsa. Jangan sampai janji elit dilupakan publik,” kata Karyono kepada suaramerdeka.news, Sabtu (13/7/2019) sore.

Kedua tokoh tersebut dengan tegas mengatakan tidak ada lagi 01 dan 02, dan tidak ada lagi istilah kecebong dan kampret, yang ada hanyalah persatuan Indonesia. Janji inilah yang harus dicatat dalam memori kolektif publik, dan pada saatnya harus ditagih jika para pemimpin mengingkari janjinya.

“Masalah konsistensi ini sangat penting untuk ditegaskan kembali, karena selama ini telah menunjukkan gejala perilaku elit politik yang tidak konsisten. Misalnya, sudah sepakat membuat aturan larangan menggunakan isu SARA tapi faktanya mengekploitasi isu SARA secara terbuka unruk menjatuhkan lawan politik. Contoh lain misalnya sudah sepakat untuk melaksanakan pemilu damai, tapi faktanya rusuh. Inilah pentingnya publik merekam janji mereka dan menagihnya bila mereka ingkar,” kata pria asal Pati tersebut. (htn/69)