Jaksa: Taufik Rusak Citra DPR

-Dituntut 8 Tahun Penjara dan Hak Politik Dicabut

SEMARANG – Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan dituntut hukuman delapan tahun penjara dalam kasus dugaan penerimaan fee atas pengurusan dana alokasi khusus untuk Kabupaten Kebumen dan Purbalingga yang bersumber dari APBN Perubahan tahun 2016 dan 2017.
Jaksa Penuntut Umum Joko Hermawan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (24/6), juga menuntut agar hak politik terdakwa dicabut selama lima tahun.
Jaksa juga menuntut terdakwa membayar denda Rp 200 juta yang jika tidak dibayarkan akan diganti dengan hukuman kurungan selama enam bulan.
“Menuntut terdakwa untuk menjalani hukuman tambahan tidak dipilih atau menduduki jabatan publik selama lima tahun, terhitung setelah terdakwa menjalani hukumannya,”
katanya dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Antonius Wijantono.
Menurut dia, pencabutan hak politik tersebut ditujukan sebagai efek jera bagi pelaku kejahatan maupun orang lain agar tidak melakukan tindak pidana yang sama.
Pencabutan hak politik tersebut juga bertujuan melindungi publik agar tidak salah pilih pejabat publik.
Jaksa menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dalam pertimbangannya, jaksa menilai perbuatan terdakwa merusak citra DPR dan mencederai kepercayaan masyarakat.
“Terdakwa tidak mengakui perbuatannya,” kata Joko.
Kerugian Negara
Dalam pertimbangannya, jaksa menilai terdakwa terbukti menerima fee atas pengurusan DAK dua kabupaten tersebut dengan total Rp 4,85 miliar.
Fee itu terbagi atas pengurusan DAK untuk Kebumen yang bersumber dari APBN Perubahan 2016 sebesar Rp 3,65 miliar dan pengurusan DAK untuk Purbalingga yang bersumber dari APBN Perubahan 2017 sebesar Rp 1,2 miliar.
Menurut dia, fee sebesar 7 persen dari nilai DAK sebesar Rp 93 miliar diterima terdakwa dari mantan Bupati Kebumen Yahya Fuad dalam dua tahap. Penyerahan fee dilakukan di Hotel Gumaya Semarang masing-masing Rp 1,65 miliar sebelum pengesahan DAK dan Rp 2 miliar setelah DAK disahkan.
Adapun fee pengurusan DAK Purbalingga berasal dari mantan Bupati Tasdi yang diserahkan melalui Ketua DPW PAN Jawa Tengah Wahyu Kristianto.
Setelah menerima Rp 1,2 miliar, terdakwa meminta Wahyu membawa Rp 600 juta atau separuh dari uang itu untuk membiayai keperluan Wahyu, sisanya diserahkan kepada staf terdakwa, Haris Fikri.
Dalam tuntutannya, jaksa juga meminta terdakwa membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 4,25 miliar. Namun, uang pengganti tersebut tidak perlu dibayarkan karena terdakwa sudah menitipkan sejumlah uang yang sama nilainya melalui rekening KPK.
Atas tuntutan tersebut, hakim memberi kesempatan terdakwa untuk menyampaikan pembelaan pada sidang mendatang. (ftp,ant-19)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *