Gugatan FSPPB Kepada Menteri BUMN Dinilai Lucu dan Memalukan, Ferdinand: Sebaiknya Dicabut


JAKARTA, Suara Merdeka.Com. – Gugatan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir dan Direksi Pertamina ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dinilai memalukan. Pasalnya, gugatan tersebut sumir dan tidak jelas. Sebaiknya gugatan itu dicabut.
“Gugatan yang dilayangkan oleh kawan-kawan FSPPB itu, terus terang saya sedih, kecewa dan lucu. Sedih karena gugatan yang diajukan yang saya pelajari dati komentar kawan-kawan FSPPB dan pengacaranya sangat sumir, tidak jelas bahkan menggugat pemikiran, menggugat rencana dan menggugat sesuatu yang belum terjadi dan belum tentu akan terjadi,” kata Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia, Ferdinand Huatahaean di Jakarta, Rabu (22/7/2020).
Kecewa, lanjut Ferdinand, karena gugatan ini tidak akan berguna apa-apa dan hanya akan menjadi opini negatif semata kepada pemerintah. Opini negatif yang bersumber dari hayalan dan halusinasi berpikir yang tidak didukung fakta-fakta lapangan.
“Lucu dan geli, karena ini namanya mengadili sesuatu yang belum terjadi, gawat kalau pemikiran sudah diadili. Yang terjadi baru perubahan nomenklatur, belum ada privatisasi, tidak ada perubahan status aset, tidak ada kerugian pekerja, tapi kok sudah bisa menggugat sesuatu yang belum terjadi? Argumen lawyernya pun lebih lucu dari pelawak, apa pengaruh nomenklatur dengan penentuan harga BBM? Apa dia tidak tau ada aturan menteri tentang harga BBM? Ada Perpres tentang mekanisme penentuan harga BBM? Mbok yang cerdas dikitlah berargumen,” ujar Ferdinand menyesalkan.
Menurutnya, selain itu, soal privatisasi yang digugat, apa yang jadi objek gugatan? Privatisasi atau IPO belum terlaksana, jadi objek perkara saja, tidak ada yang digugat?

Ini kan jadi aneh bin lucu. Kalaupun nanti contohnya IPO jadi dilakukan, itukan menjadi sumber uang untuk ekspansi bisnis, dan kontrol tetap ada di pemerintah terhadap perusahaan. Tidak ada pengalihan aset didalam IPO ini, jadi lucu kalau belum apa-apa sudah digugat apalagi disimpulkan merugikan negara.

Sebaiknya Dibatalkan
Dia menyarankan kepada FSPPB, sebaiknya mencabut gugatan teesebut daripada jadi bahan tertawaan nantinya. Kalapun contohnya FSPPB mau menggugat Kementerian BUMN, satu-satunya yang bisa digugat hanya SK-198/MBU/06/2020, tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina, karena sudah ada objeknya. Tapi apa yang mau digugat? SK tersebut bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi karena memang itu kewenangan pemerintah sesuai UU.
“Sekali lagi saran saya, sebaiknya gugatan tersebut dicabut, dibatalkan dan mari kita berdiskusi dengan management Pertamina dan Kementerian tentang pemikiran-pemikiran positif untuk memajukan perusahaan,” kata Ferdinand.
Seperti diketahui FSPPB menggugat Menteri BUMN dan Direksi Pertamina ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. FSPPB menilai, Menteri BUMN dan Direksi Pertamina telah mengeluarkan keputusan sepihak yang bukan saja merugikan pekerja Pertamina, namun juga melakukan peralihan aset dan keuangan negara yang dikelola Pertamina.
Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Menteri BUMN dan Direksi Pertamina itu diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui pendaftaran online (e-court), Senin (20/7/2020). FSPPB kemudian menunjuk Firma Hukum Sihaloho & Co sebagai kuasa hukum.
Dalam siaran pers yang diterima, (20/7/2020), Kepala Bidang Media FSPPB Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa mengatakan, pada Juni 2020 lalu, Menteri BUMN menerbitkan keputusan tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Direksi Pertamina.
Hal itu diikuti dengan Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina tentang Struktur Organisasi Dasar Pertamina (Persero), yang ditandai dengan pembentukan lima Subholding Pertamina.
Menurut Marcellus, sebagai perwakilan seluruh Serikat Pekerja di lingkungan Pertamina, FSPPB tidak pernah dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan tersebut.
Padahal, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan perubahan bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas wajib memperhatikan kepentingan karyawan, yang diwakili Serikat Pekerja, sebagaimana diatur hukum dan perundangan-undangan.(bn/69)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


yozgat escort kars escort tokat escort osmaniye escort bayburt escort afyon escort kahramanmaraş escort çorum escort fethiye escort kastamonu escort balıkesir escort erzurum escort sivas escort düzce escort ordu escort manavgat escort burdur escort adıyaman escort aydın escort giresun escort mardin escort kutahya escort şanlıurfa escort yalova escort van escort kırklareli escort bilecik escort karaman escort muğla escort zonguldak escort