SM/Hartatik HUTAN RUSAK: Kondisi kerusakan hutan konservasi, Tahura Bukit Soeharto yang di dalamnya terdapat aktivitas pengangkutan batu bara dan langsung menuju Sungai Mahakam.
- Regional Jateng

Gemerlap Jateng, Gulita Kaltim (2-Habis)

-Kisah Taman Hutan Rakyat yang Merana

TAHUN 1990 an merupakan tahun keemasan Taman Huta Raya (Tahura) Bukit Soeharto. Namun selang satu dekade, kerusakan masif terjadi pada hutan konservasi yang membentang di Kabupaten Kutai Kertanegara dan Penajam Paser Utara ini.

Kerusakan Tahura secara signifikan mulai terlihat setelah luasannya dinyatakan bertambah oleh Menteri Kehutanan MS Kaban, semula 61.850 ha menjadi 67.766 ha. Tidak sedikit perusahaan tambang batu bara yang pada mulanya dikatakan menempel akhirnya masuk ke dalam kawasan Tahura.

Semakin Terancam

Akibatnya, kerusakan yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut tidak dapat dielakkan. Meski sebenarnya dampak dari kerusakan masih dapat diperbaiki melalui kegiatan reklamasi lahan pasca-tambang. Namun sayangnya fungsi pengawasan berjalannya reklamasi ternyata juga lemah.

Padahal Tahura memiliki fungsi yang penting terhadap keberlanjutan kehidupan di sekitarnya. Selain sebagai habitat bagi puspa satwa yang dilindungi, Tahura juga merupakan hulu dari tujuh daerah sungai yang penting bagi kehidupan di sekitarnya.

Banjir bandang yang melanda Kecamatan Samboja Kabupaten Kukar hingga merenggut satu nyawa pada 2012, misalnya, diduga kuat akibat kerusakan lingkungan terkait maraknya aktivitas pertambangan batu bara di wilayah itu dalam beberapa tahun terakhir.

Kepala Bidang Pertambangan Umum Distamben Kaltim, Goenoeng Djoko Hadi menyebutkan, ada 17 perusahaan tambang batu bara yang berada di dalam kawasan Tahura Bukit Soeharto. Belasan perusahaan itu izinnya ada yang sudah berakhir, tapi ada juga yang masih berlangsung sampai tahun 2023.

Satu dari 17 perusahaan itu berstatus PKP2B (izin pusat) yakni PT Singlurus Pratama. Dikatakan Goenoeng, konsesi PKP2B tidak ada di dalam Tahura melainkan hanya pinjam jalan eks HPH disana untuk jalur angkut batu bara.

Ia mengaku, tidak bisa berbuat banyak ketika ada beberapa aktivitas pertambangan di Tahura. Sebab  ia berdalih adanya SK No 577/Menhut-II/2009 tentang izin pertambangan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah  pada areal bukan kawasan hutan maupun ditunjuk menjadi kawasan hutan, membuat aktivitas pertambangan disana masih tetap berlanjut sampai dengan izinnya berakhir.

SK tersebut mengatur pula tentang kolaborasi jalan angkut batu bara (hauling) antara beberapa perusahaan tambang dengan Universitas Mulawarman (Unmul) selaku pemegang izin prinsip hutan penelitian dan pendidikan di Tahura, seluas 20.2771 hektar.

Mantan Direktur Pusat Penelitian Hutan Tropis Unmul, Dr Chandradewana Boer mengungkapkan hal sebaliknya. Bahwa keberadaan Tahura Bukit Soeharto kini semakin terancam. Selain dibelah oleh poros jalan nasional, kandungan batu bara yang berada di bawah kawasan Tahura menjadi arena perebutan baru. Kebijakan Menhut yang saat itu dijabat Zulkifli Hasan menerbitkan SK No 577, kata dia, merupakan butir keputusan cacat secara hukum. SK tersebut memiliki interpretasi  melegalkan penambangan di dalam kawasan hutan konservasi.

”Ini adalah satu modus operandi tentang bagaimana pemerintah merusak hutan dan lingkungan tanpa harus bertanggung jawab,” ungkapnya.

Terpisah, mantan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan saat dihubungi tidak bersedia menjelaskan maksud penerbitan SK No 577 dimana di dalamnya mengatur soal kolaborasi jalan hauling tambang di dalam Tahura. Sebaliknya ia meminta untuk bertanya kepada Menteri Kehutanan, Siti Nurbaya.

”Tanya menteri kehutanan yang sekarang saja,” jawabnya singkat.

Setali tiga uang, Dirjen Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK, Rasio Ridha Sani tidak menjawab ketika dikonfirmasi soal SK No 577/2009. Melalui pesan singkat, ia hanya menjelaskan soal temuan adanya perambahan kawasan Tahura oleh perkebunan sawit dan sedang dilakukan penyidikan. Sedangkan terkait penindakan perusahaan tambang batu bara di dalam kawasan Tahura, ia belum bisa bersikap lantaran masih pengumpulan bahan keterangan.

”Beberapa perusahaan (tambang) sudah tidak beroperasi lagi,” ujarnya.

Sementara itu, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK, San Afri Awang mengaku tidak tahu menahu soal izin pinjam pakai kawasan hutan konservasi Tahura Bukit Soeharto termasuk kolaborasi jalan hauling tambang batu bara di dalamnya.

Ketika disinggung akan kah mencabut SK No 577, ia justru balik bertanya siapa yang menerbitkan keputusan tersebut. Namun setelah mendapat informasi SK itu diterbitkan oleh Menteri Kehutanan era sebelumnya, Awang meminta <I>Suara Merdeka<P> agar bertanya pada yang bersangkutan.

”Ya tanyakan ke Zulkifli Hasan. Aneh itu, dia yang kasih izin masa suruh tanya bu menteri (Siti Nurbaya-red). Coba kasih saya data perusahaan tambang itu, kalau tidak taat kewajiban akan saya buka keluar,” kata Awang.

Sementara itu, penelusuran di lapangan bersama peneliti Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, lahan konsesi beberapa perusahaan tambang yang dinyatakan instansi terkait berada di luar Tahura justru berada di dalam hutan konsenvasi. Itu diketahui dari hasil overlay data koordinat konsesi pertambangan Kaltim dan kawasan Tahura. Salah satunya perusahaan besar PKP2B, PT Singlurus Pratama.

Singlurus sendiri, memperoleh izin PKP2B pada 1997 dan berproduksi pada 2009. Sebanyak 65% saham perseroan dikuasai Lanna Resources, perusahaan tambang asal Thailand dan 35% lainnya perusahaan Indonesia.

Direktur PT Singlurus Pratama, Sonny Susanto mengatakan, dari tiga blok konsesi perusahaan, produksi batu bara baru diambil di satu blok Sungai Merdeka. Sebagian besar produksi batu bara perseroan diekspor ke Thailand, Tiongkok dan Korea Selatan.

Sebanyak 25 persen batu bara dari produksi tahun 2010 atau sekitar 240.000 ton juga dialokasikan untuk memenuhi kewajiban penjualan domestik. Batu bara itu dikirim ke PT Indonesia Power, anak usaha PT PLN (Persero).

Adapun blok Sungai Merdeka yang menjadi wilayah produksi Singlurus ternyata masuk dalam kawasan Tahura. Itu sesuai dengan tata batas hutan wisata Bukit Soeharto yakni 3.000 ha diantaranya berada di translok Kelurahan Sungai Merdeka.

Ironisnya batu bara yang ditambang dari hutan konservasi ini untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan di Jawa. Seperti diketahui bahwa PT Indonesia Power adalah satu dari dua anak perusahaan PT PLN (Persero) yang mengelola pembangkit listrik yang memasok energi listrik di Pulau Jawa dan Bali.

Atas fakta di lapangan tersebut, PLTU dan pemakai batu bara di Jateng sudah semestinya ikut mengontrol penambangan yang lebih ramah lingkungan. Caranya, dengan memastikan pasokan batu bara benar-benar dari sumbar legal, bukan dari eksploitasi di lahan-lahan konservasi, termasuk bukan batu bara dari Tahura Bukit Suharto. (Hartatik)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *