TOLAK REVISI : Dengan menampilkan seni barongan, MAKI menggelar aksi menolak revisi UU KPK di kawasan Alun-alun Blora, kemarin. (30)
- Politik

Gelar Aksi Tolak Revisi UU KPK

BLORA, Suaramerdeka.news – Aksi solidaritas Save Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilakukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) di Blora, Senin (9/9). Mereka menyampaikan sikap tegas menolak revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Aksi digelar di kawasan Alun-alun Blora dengan menampilkan pula kesenian barongan. Selain itu, para peserta aksi yang terdiri dari sejumlah elemen masyarakat membawa pula poster sebagai bentuk penyampaian aspirasi. Poster itu antara lain bertuliskan Bahaya Revisi UU KPK,  Jangan Lemahkan KPK, Presiden Harus Tolak Revisi UU KPK. Mereka juga menutup mulut dengan masker sebagai bentukan penolakan revisi UU KPK yang saat ini dibahas di DPR RI di Jakarta. ”Kami mencermati dalam revisi itu ada upaya pelemahan terhadap KPK,” ujar Divisi Investigasi MAKI Ari Prayudhanto.

Dia menjelaskan, terdapat sembilan point yang disoroti dalam draft pembahasan RUU KPK. Menurutnya, jika revisi itu tetap dilakukan maka bisa berdampak besar memperlambat kerja KPK. ”Apalagi jika kita mengingat kejahatan korupsi di Indonesia saat ini begitu luar biasa,” tegas Ari Prayudhanto.

Sembilan poin tersebut, terancamnya independensi KPK, penyadapan dipersulit dan dibatasi, pembentukan dewan pengawas yang dipilih oleh DPR, sumber penyelidik dan penyidik dibatasi, serta penuntutan perkara yang harus dikoordinasikan dengan Kejaksaan. Selain itu, perkara yang mendapat perhatian dari masyarakat tidak lagi menjadi kriteria, kewenangan pengambilalihan perkara penuntutan dipangkas, kewenangan-kewenangan strategis di proses penuntutan dihilangkan dan kewenangan KPK mengelola dan memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara juga dipangkas. ”Kami juga menilai bahwa adanya RUU KPK yang saat ini kembali diusulkan oleh DPR bisa menjadi sebuah pintu gerbang kematian bagi lembaga antirasuah KPK. Artinya, RUU tersebut bisa memupus harapan rakyat Indonesia akan masa depan pemberantasan korupsi yang ada di negeri ini,” tandasnya.

Padahal, kata Ari, saat ini tak ada masalah krusial di KPK. Sehingga revisi UU KPK tersebut patut dipertanyakan. ”Justru, seperti kita ketahui bersama KPK saat ini sedang giat-giatnya dalam memberantas korupsi dan melakukan OTT di berbagai tempat. Seperti contoh di dua Kabupaten terdekat, yakni Jepara dan Kudus,” kata Ari Prayudhanto. (H18-30)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *