Ganjar Undang Buruh, Pengusaha dan Akademisi untuk Bahas UU Ciptaker

SEMARANG – Sampai hari ini, draf final dari Omnibus Law UU Cipta Kerja yang disahkan DPR RI pada Senin, 5 Oktober 2020 belum juga diterbitkan. Padahal ancaman aksi penolakan penolakan terhadap Undang-Undang sapu jagat itu di seluruh kota begitu besar, bahkan berujung anarkisme.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengantisipasinya dengan melakukan Rembug Jateng, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, kompleks kantor Gubernur Jateng, Kota Semarang, pada Senin (12/10/2010) siang.

Sejumlah pihak terkait dilibatkan seperti dari jajaran pemerintah, akademisi, buruh, Kadin, hingga Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah. Bahkan, kegiatan itu juga melibatkan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, dan jajarannya melalui virtual, yang memberikan sosialisasi UU Cipta Kerja.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyebut kegiatan rembug ini mengundang pihak terkait. Dalam kesempatan itu, Ganjar mendesak Kementerian Perekonomian untuk memberikan draf dari Omnibus Law UU Cipta Kerja, supaya ketika dibaca, maka orang akan paham. Tidak hanya itu, pihaknya juga akan membuat posko untuk menampung seluruh aspirasi, termasuk posko yang akan didirikan akademisi di sejumlah kampus, seperti Undip, Unnes, dan lainnya.

“Kalau nanti poskonya di pemerintah membikin seolah-olah dikanalisasi, maka biarlah masuk kampus. Asyik, kan?” kata Ganjar usai Rembug Jateng di lokasi acara, sebagaimana dilansir laman Jateng.

Selain itu, pihak kampus juga bisa membuat posko serupa yang berguna untuk menampung aspirasi sampai konsultasi. Hal itu, menurutnya, sebagai langkah gotong royong (sengkuyung) dengan pihak lainnya. Dari hasil sosialisasi, pihaknya, sampai perwakilan buruh menilai, UU Cipta Kerja bagus.

“Tapi kenapa kami enggak tahu cerita-cerita itu. Ini problem komunikasi yang harus diperbaiki,” ungkap Ganjar.

Dia berharap, usai pertemuan tersebut, tak ada lagi demo turun ke jalan, dengan kerumunan massa. Jika tetap akan menolak UU tersebut, bisa mengajukan judicial review. 

“Silakan, tapi kami minta dengan sangat karena ada kelompok atau elemen buruh, pengusaha, kampus. Harapan kita, ayo dong jangan berkerumun, ayo dong demonya yang baik, ayo dong demonya tidak merusak, ayo dong peduli semuanya. Hari ini kita masih pandemi,” harap gubernur.

Pihaknya akan memfasilitasi berbagai kepentingan, mulai dari buruh hingga pengusaha, baik secara langsung atau melalui pendampingan gubernur. “Sehingga nanti akan mendapatkan pendampingan yang baik,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Tengah (Jateng) Syariful Imaduddin menuturkan, Rembug Jateng merupakan acara yang bagus, terutama untuk buruh. Apalagi saat ini situasinya sedang rumit di kalangan buruh. Sebab yang mencengangkan, selama ini UU yang dipahami para buruh ternyata belum tentu benar.

“Saya kira, pemerintah Provinsi Jawa Tengah memulai dengan membuka ruang untuk diskusi sebanyak-banyaknya untuk teman-teman. Harapannya akan semakin jelas,” kata Syariful. (H81/67)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


yozgat escort kars escort tokat escort osmaniye escort bayburt escort afyon escort kahramanmaraş escort çorum escort fethiye escort kastamonu escort balıkesir escort erzurum escort sivas escort düzce escort ordu escort manavgat escort burdur escort adıyaman escort aydın escort giresun escort mardin escort kutahya escort şanlıurfa escort yalova escort van escort kırklareli escort bilecik escort karaman escort muğla escort zonguldak escort