xpornplease.com pornjk.com porncuze.com porn800.me porn600.me tube300.me tube100.me watchfreepornsex.com

Eks IS Tak Dipulangkan, Rasa Aman Rakyat Jadi Prioritas

BOGOR – Pemerintah memutuskan tidak akan memulangkan eks anggota Islamic State (IS). Pertimbangan utamanya, memberi rasa aman bagi 267 juta rakyat di Tanah Air dari ancaman terorisme.

”Semua warga Indonesia yang terlibat jaringan terorisme di luar negeri, termasuk jaringan IS tidak akan dipulangkan,” ungkap Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/2).

Berdasarkan data yang dikemukakan Mahfud, terdapat 689 teroris lintas batas atau foreign terrorist fighter/FTF asal Indonesia.

”Kalau teroris FTF ini pulang, bisa menjadi virus baru yang membuat 267 juta rakyat merasa tidak aman,” tandasnya setelah rapat dengan Presiden Joko Widodo.

Mahfud juga menyebutkan, pemerintah masih terus mendata latar belakang dan peran para teroris asal Indonesia tersebut.

Mereka kini tersebar di Suriah, Turki, dan Afghanistan. ”Pemerintah akan menghimpun data yang lebih valid tentang jumlah dan identitas orang-orang yang dianggap terlibat teror, bergabung dengan IS,” ujarnya.

Meski demikian, jika terdapat anakanak dengan usia di bawah 10 tahun tetutama yatim piatu, pemerintah akan mempertimbangkan untuk memulangkannya. ”Dipertimbangkan setiap kasus. Apakah ada orang tuanya atau tidak,” ujar Mahfud.

Terkait wacana pemulangan anakanak, Direktur Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo meminta pemerintah untuk berhati-hati. Sebab, tak sedikit dari mereka yang dinilai sudah terdoktrin orang tuanya terkait terorisme.

”Anak-anak ini yang menjadi masalah krusial. Atas dasar kemanusiaan (bisa dipulangkan), tapi harus hati-hati. Sebab yang usianya sudah 11 tahun jangan-jangan terlibat dalam gerakan teror,” kata Karyono Wibowo saat menjadi pembicara pada Focus Group Discussion ”Mendorong Efektivitas Kinerja Kabinet Indonesia Maju” di Markas Master C19 Jakarta.

Menurut Karyono, perlu kajian mendalam untuk membahas masalah eks kombatan IS asal Indonesia tersebut, termasuk anak-anak dan perempuan.

Pengamat politik ini menyarankan agar Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin diberi peran untuk memimpin tim yang khusus membahas eks anggota IS.

”Kiai Ma’ruf memiliki kompetensi di bidang agama dan saya kira tepat jika Beliau diberi kewenangan untuk itu. Bapak Presiden bisa menugaskan masalah ini kepada Wapres,” tandasnya. Hal sama diutarakan Tim Ahli Wakil Presiden Noor Marzuki.

Menurut dia, Wapres Ma’ruf Amin punya kapasitas memimpin persoalan bekas IS asal Indonesia yang saat ini menjadi sorotan publik. ”Kiai Ma’ruf siap-siap saja. Beliau cukup berpengalaman dan pernah tugas di mana-mana,” tutur Noor. Keputusan pemerintah tidak memulangkan eks IS dinilai tepat.

Hal ini terkait dengan proses deradikalisasi terhadap mantan terpidana terorisme yang selama ini juga dinilai tidak efektif. ”Kalaupun keputusan global memutuskan yang lain, kita harus benar-benar siap,” kata mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Irjen Pol (Purn) Ansyaad Mbai.

Kesiapan tersebut termasuk infrastruktur yang membuat mereka tidak melakukan aksi terorismenya lagi. Termasuk melarang perkembangan paham radikalisme dan khilafah. Hal itu bisa diwujudkan dengan adanya UU yang tegas, yakni UU Radikalisme disamping UU Terorisme.

Terkait pemulangan anak-anak dan wanita, dia mengingatkan aksi terorisme di Surabaya beberapa waktu lalu, yakni istri dan anak turut menjadi pelaku bom bunuh diri.

Lebih Radikal

”Juga pada saat penangkapan teroris di Medan, istrinya justru lebih radikal dengan meledakkan diri di rumah dan tidak mau menyerah. Masih banyak kasus, dimana pelaku disuruh membuat bom atas perintah istri,” tandasnya.

Karena itu, dia meminta, semua pihak tidak permisif hanya karena mereka wanita atau anak-anak. Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane juga menganggap, pemulangan eks IS akan merepotkan aparat keamanan, terutama Polri.

Apalagi dalam waktu dekat, bangsa Indonesia akan melangsungkan Pilkada Serentak di sejumlah daerah. ”Tentu keberadaan eks IS menjadi ancaman, mengingat sebagian besar dari mereka adalah ahli pembuat bom dan ahli teror,” ungkapnya.

Meski demikian, IPW menilai, apa pun resikonya, pemerintah harus memulangkan mereka ke tanah air. Hal itu karena UUD 45 tidak mengenal istilah negara boleh membuang warga negaranya.

Kecuali, warga negaranya sudah mendapatkan suaka di negara lain. ”Jika warga negaranya terlantar di negara lain, maka pemerintah wajib mengembalikannya ke tanah air. Ada pun pelanggaran hukum yang dilakukannya, tetap harus diproses aparat penegak hukum di Indonesia,” imbuhnya. Polri tentunya punya data lengkap tentang semua itu.

Dalam kasus ini, pemerintah harus menyelamatkan anakanak dan wanita yang tidak berdosa, yang dibawa oleh orang tua maupun suaminya ke Syiria untuk bergabung dengan IS.

Namun dosen Ilmu Pemerintahan dan Politik Undip Dr M Adnan memiliki pendapat berbeda. Adnan menyatakan perlu meluruskan penyebutan eks anggota IS tersebut. Dia menegaskan, salah kaprah penyebutan itu akan bisa menimbulkan persepsi berbeda di tengah masyarakat.

”Seharusnya penyebutannya adalah eks WNI yang kini merupakan warga negara IS. Wilayahnya sejauh ini adalah Syuriah dan Irak dengan kemungkinan masih ingin dilebarkan lagi. Pertanyaannya, benarkah Pemerintah Indonesia harus memulangkan orang yang telah memilih menjadi eks WNI ini,” tutur mantan Ketua PWNU Jateng tersebut.

Menurutnya, orang-orang tersebut jelas-jelas memilih paham keliru, bahkan akhirnya tergiur hengkang meninggalkan Tanah Air. Mereka rela bergabung dengan IS dengan menanggalkan kewarganegaraan Indonesia.

Mereka sudah sewajibnya tahu risikonya apabila lebih memilih hidup di negara orang lain. Terlebih, sampai menyebarkan paham dan ajaran salah serta menjadi bagian penebar teror.

Jika kemudian pemerintah menolak maka hal tersebut sudah semestinya. Kendati demikian, perlu diberikan alasan sehingga keputusan yang diambil ini berkesan jernih dan mendasari berbagai pertimbangan untuk kepentingan bangsa dan negara.

”Sebagai orang NU ketika ingin menentukan sikap maka saya butuh melihat adanya prinsip kemanfaatan dan kesia-siaan. Kalau pun terdapat kemaslahatan, tetapi mudaratnya jauh lebih besar. Sebaiknya berani untuk menolak,” kata dosen yang cukup lama meneliti persoalan terorisme dan radikalisme selama menempuh kuliah doktoral ini.

Gambaran itu pun sepertinya juga serupa dengan pilihan pemerintah untuk menolak kepulangan eks WNI ini. (K4,H28,J22,H41-41)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

izmir escort
php shell
denizli escort bayan düzce escort bayan bolvadin escort denizli escort banaz escort escort ısparta escort çankırı afyon escort bayan escort balıkesir escort bolu
istanbul escort ilanlari istanbul escort istanbul escort bayanlarla sevgili tadinda etkilesimler. istanbul escort bayanlar istanbul escort istanbul escort hizmeti icin ideal web sitesi.