Dr. Maman Wijaya: Manajemen Komunikasi BPI Buruk.(SMNews/Doc)
- Life Style, Musik & Film, Pendidikan

Dr. Maman Wijaya: Manajemen Komunikasi BPI Buruk.

Jakarta, Suaramerdeka.News– Ada metode komunikasi yang tidak berjalan di Badan Perfilman Indonesia (BPI). Akibatnya, publik tidak tahu dengan apa yang sudah dan akan dilakukan oleh BPI. Bahkan ketika publik, atau jurnalus ingin mengakses informasi ke BPI tidak ada pintu yang dibuka di sana. Juga saat kritik diarahkan kepada BPI, cara menyikapi BPI atas kritik itu, tidak berjalan baik.

Sehingga menyebabkan informasi yang didapatkan tentang BPI menjadi subyektif dan cenderung liar. “Kalau ada dialog baru ketemu, dan tahu dengan apa yang telah dan akan dilakukan oleh BPI, ” kata Kepala Pusat Pengembangan Perfilman (Pusbangfilm) Kemendikbud RI
Dr. Maman Wijaya, saat menginiasi dialog terbuka antara BPI dan pihak terkait di Graha 1 lantai 2 Gedung A, Kemendikbud, Jakarta, Jum’at (9/) siang.

KaPusbangfilm Dr.Maman Wijaya. (SMNews/Bb)

Komunikasi yang macet atau sengaja dimacetkan itu, menurut Ketua Dewan Pengawas BPI Adisurya Abdy, diperparah dengan kenyataan di lapangam jika anggota BPI senang “memprovokasi” publik dengan pernyataa-pernyataan sepihaknya.

“Seperti ada anggota BPI yang mengatakan komite Festival Film Indonesia (FFI) berlaku untuk masa kerja 3 tahun penyelenggaraan FFI. Lalu blue print penyelengaraan FFI sampai 2023 dipegang BPI,” kata Adisurya Abdy. Akibat pernyataan itu, seringkali menimbulkan penangkapan dan penafsiran yang bermacam-macam dari pemangku kepentingan perfilman Indonesia, yang berada di luar BPI.

Bahkan sepengakuan Adisurya Abdy, Dewan Pengawas sering tidak tahu pergerakan BPI. Seperti dalam kasus penetapan Komite FFI selama 3 tahun, misalnya. “BPI anak-anaknya bagus. Saking bagusnya sering bablas. Padahal program-program baru BPI harus disetujui oleh Dewan Pengawas,” imbuh Adisurya Abdy.

Wina Armada Sukardi, Yan Wijaya dan Adisurya Abdy. (SMNews/Bb)

Oleh karena itu, produser dan sutradara film itu, mendukung dialog antarpara pihak yang berkepentingan atas kemajuan film Indonesia. “Dialog ini bagus. FFI milik bangsa. Siapa yang mengesahkan pedoman pelaksanaan FFI? Yang mengesahkan pemerintah. Kalau Komite Film bentukan BPI atau siapapun nanti yang ditunjuk pemerintah cq Pusbangfilm Kemendikbud, menunjuk pelaksana FFI pihak lain, ya tidak masalah, ” ujar sutradara film Stadhuis Scandal itu.

Ihwal komunikasi yang macet duakui oleh Ketua Bidang Organisasi BPI, Gunawan Panggaru. “Kami sebenarnya sudah berpikir dari lama, ada stakeholder yang kurang dari BPI, yaitu kawankawan jurnalis,” katanya sembari menambahkan sistem kehumasan di BPI memang tidak berjalan semestinya.

Meski demikian Gunawan Panggaru menampik anggapan BPI ingin mengakuisisi FFI. “BPI tidak mengikat penyelenggaraan FFI harus diselenggarakan oleh BPI. Kalaupun ada blueprint sistem penjurian dan penyelenggaraan FFI sampai FFI 2023 harus dipegang BPI, itu sebatas wacana. Dan tidak menjadi keharusan wacana harus dilaksanakan. Karena BPI juga bisa mengajak pihak yang lain untuk urun rembug,” katanya sembari memastikan BPI sampai saat ini tidak pernah menyimpang dari kewenangannya.

Lebih jauh Gunawan Panggaru menjelaskan, sebagaimana amanat Undang Undang, BPI diminta menyelenggarakan festival, dan pengurus BPI tidak boleh menjadi penyelenggara FFI. Oleh karenanya dibentuk komite. “Makanya dibentuk blueprint, jadi tidak ada yang salah dengan BPI, ” tekannya.

“Jadi tidak ada yang ngawur dengan BPI. Karena BPI mempunyai tanggung jawab dari yang diamanahkan pemangku kepentingan. Persoalannya, Pusbangfilm yang membiayai FFI mau apa tidak dengan blueprint itu. Jika Pusbangfilm tidak menunjuk BPI sebagai penyelenggaraan FFI (ke depannya) kami juga tidak masalah,” pungkasnya.

Gunawan Panggaru dan Arul Muchsen. (SMNews/Bb)

Bukan Anti-BPI.

Wina Armada Sukardi SH, jurnalis senior dan mantan anggota Dewan Pers, juga mengapresiasi dialog yang diinisiasi Pusbangfilm. Menurut peraih beberapa piala Adinegoro itu, dialog semacam ini menunjukkan hadirnya negara secara nyata.

“Upaya dari negara hadir dalam komunikasi seperti ini sangat bagus. Agar dialog terjadi. Kalau kami berpendapat ihwal BPI, jangan dipandang sebagai gerakan anti BPI. Dulu saya salah satu anggota legal drafter saat membentuk BPI oleh BP2N. Agar BPI kuat seperti Dewan Pers, KPI dan KPK contohnya. Agar menjadi lembaga non departemental yang kuat,” katanya.

Meski sayangnya, dalam perjalanannya, menurut Wina Armada Sukardi BPI justru “merendahkan” dirinya sendiri, atau men-down grade derajad institusinya, sendiri.

“Yang terjadi di BPI sekarang, jauh dari lembaga yang kita rancang dulu. BPI diberi tugas UU, tapi status dari badan ini swasta mandiri. Artinya, seperti ayam. Telurnya diambil, tapi disuruh cari makan sendiri. Yang memprihatinkan status BPI sekarang seperti perkumpulan. Karena dinotariskan oleh angotanya sendiri sebagai perkumpulan. Apa bedanya BPI dengan perkumpulan lainnya. Padahal BPI awalnya dibuat oleh UU,” kata Wina Armada Sukardi sembari menekankan, seharusnya Badan hukum BPI adalah BPI, bukan perkumpulan seperti sekarang, meski ada SK dari Presiden sekalipun.

Adisurya Abdy menambahkan, persoalan yang terjadi saat ini antara BPI dan pemangku perfilman terkait sebenarnya sederhana. Di satu sisi ada yang mengatakan BPI tidak bisa mengkooptasi FFI karena FFI bukan milik BPI. Sementara pada saat bersamaan ada frame yang kadung dipahami BPI, FFI seolah-olah milik BPI.

Sehingga dalan penyelenggaraan FFI sekalipun ada kesan menjaga jarak dengan media, dan jurnalis, misalnya. “Karena pemerintah via Pusbangfilm bisa juga memandatkan penyelenggaraan FFI tidak kepada BPI saja. Bisa kepada siapa saja. Bahwa ada wacana penyelenggaraan FFI hingga 2023 tidak apaapa, selama tidak menjadi keharusan,” kata Adisurya Abdy.

Di atas semua itu, menurut Benny Benke, BPI juga tidak bisa terus menempatkan dirinya sebagai institusi anti kritik dan senantiasa menghindari dialog. Apapun alasannya. Karena menurut dia, tidak ada istitusi manapun yang selalu bisa mendaku kebenaran miliknya semata, di luar institusi mereka, keliru semua.

“Benar saya sepakat dengan pernyataan itu. Termasuk Pusbangfilm tidak mungkin bener terus. Kalau ada orang bilang Pusbangfilm bener terus, pasti ada yang salah dengan orang itu. Oleh karena ada sistem kontrol dari luar dirinya, juga dari kawan kawan jurnalis, ” kata Dr. Maman Wijaya. (bb-69)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *