DPRD Manokwari Belajar Perda Miras

MAGELANG, Suaramerdeka.news – DPRD Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat berkeinginan mengetahui lebih dalam mengenai Peraturan Daerah (Perda) Peredaran Minuman Keras di Kota Magelang. Hal ini juga dalam rangka melindungi generasi muda Kota Injil tersebut dari pengaruh miras.

Bertempat di Ruang Sidang Kantor Setda Kota Magelang, Senin (8/7), segenap rombongan diterima oleh Kepala Satpol PP Kota Magelang, Singgih Indri Pranggana. Adapun delegasi dari Bumi Cendrawasih dikoordinatori oleh Romer Tapilatu.

”Kami datang ingin berbagi pengetahuan tentang penanganan minuman keras. Sebab, Kota Magelang sudah memiliki Perda tentang peredaran atau pengawasan miras,” ujar Romer di sela kunjungan.

Dia menuturkan, pihaknya memilih Kota Sejuta Bunga karena ada sedikit kesamaan Perda yang akan disusun oleh Manokwari pada tahun ini. Di Manokwari terdapat perda tentang pelarangan miras, tapi dibatalkan oleh pemerintas pusat melalui surat gubernur.

Ia mengaku, mayoritas penduduk Timur hidup dengan minuman keras. Oleh karena itu, pihaknya ingin melindungi generasi mudanya. Melalui kunjungan ini, ia juga ingin mengetahui seberapa besar dampak Perda ini untuk melindungi warganya.

”Kami ingin generasi kami ke depan dapat hidup berkepanjangan, karena tanpa kami Indonesia tidak punya pelangi. Kami komitmen untuk melaksanakan perda ini, dan sudah membahas beberapa tahap bulan lalu. Kami optimis segera menetapkan,” katanya.

Kepala Satpol PP Singgih Indri Pranggana mengapresiasi DPRD Manokwari yang datang berkunjung ke Kota Magelang. Hal ini momen untuk memererat tali silaturami dan saling tukar informasi, khususnya terkait pengendalian dan pengawasan minuman berakohol.

”Soal perizinan penjualan miras kami batasi, di hotel berbintang saja harus ada tempat khusus. Tidak secara normatif saja, tapi kami betul-betul cek ke lokasi. Kalau melanggar kami tertibkan bersama polisi,” jelasnya.

Soal perda, ia menegaskan, pada prinsipnya mengacu pada UU nomor 12/2011 dan UU no 23/2014 tentang kewenangan pemerintah daerah, di mana dalam pengaturan sanksi disebutkan paling lama kurungan 6 bulan dan denda Rp 50 juta. Berkaitan itu, sempat dibahas jika ada denda minimal walaupun secara ketentuan pidana menjadi ranah haki.

”Tujuannya untuk memberikan efek jera, ketika pelaku diketahui melanggar kita bisa tindak pidana ringan (tipiring) atau sidang cepat, tidak perlu ke pengadilan, dan dikenai denda minimal Rp 20 juta. Bahasanya dimiskinkan. Kita sudah laksanakan sejak 2016,” terangnya.

Singgih menambahkan, berkaitan dengan penjualan, pada Perda Kota Magelang hanya memberikan atau mencantumkan pasal bahwa penjualan hanya boleh dilaksanakan di tempat tertentu.
(H88-66)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


yozgat escort kars escort tokat escort osmaniye escort bayburt escort afyon escort kahramanmaraş escort çorum escort fethiye escort kastamonu escort balıkesir escort erzurum escort sivas escort düzce escort ordu escort manavgat escort burdur escort adıyaman escort aydın escort giresun escort mardin escort kutahya escort şanlıurfa escort yalova escort van escort kırklareli escort bilecik escort karaman escort muğla escort zonguldak escort