DPRD Kaget Tunjangan Guru Swasta Rp 100 Ribu Sebulan

KUDUS – Rencana alokasi tunjangan guru swasta, madrasah, dan diakonia pada APBD 2020 dinilai tidak rasional. Sebab dari penghitungan Pemkab Kudus, ribuan guru nantinya hanya akan menerima Rp 100.000 per bulan.
Angka ini turun drastis dari janji bupati Rp 1 juta per bulan yang telah dikucurkan tahun ini. Ketua DPRD Masan mengatakan, tunjangan Rp 100.000 per bulan dinilai tidak layak diberikan. Terlebih tunjangan itu cair setiap bulan dan harus diambil via ATM.
“Kalau hanya Rp 100.000 per bulan, sangat tidak rasional. Sebab guru harus membuat laporan, dipotong pajak, masih kena biaya bank, ambilnya via ATM. Nalar saya tidak sampai kalau tunjangan diberikan hanya Rp 100.000/bulan,” katanya.
Alokasi tunjangan itu terungkap pada rapat koordinasi yang digelar Komisi D DPRD Kudus, Kamis (7/11). Hadir Kepala, Bagian Kesra Setda Kudus Mundir, perwakilan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora), serta guru dari Forum Peduli Madrasah Swasta (FPPMS), Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT), Badko TPQ, dan Forum Kesejahteraan Wiyata Bakti (FKWB).
Pada rapat itu terungkap, proporsi tunjangan dihitung melihat tiga parameter yakni lama mengabdi, jam mengajar, dan jumlah murid. Dari parameter tersebut tunjangan diberikan bervariatif mulai Rp 100.000 hingga Rp 1 juta/bulan. Namun, jumlah guru yang tahun depan tetap mendapat Rp 1 juta/bulan, sangat sedikit.
Dari jumlah penerima 7.291 orang guru di Bagian Kesra Setda Kudus, hanya 205 orang yang bakal menerima tunjangan Rp 1 juta/bulan. Sebanyak 1.600 orang mendapat Rp 600.000/bulan, sebanyak 2.635 orang mendapat tunjangan Rp 400.000/bulan.
Sebanyak 1.122 orang mendapat tunjangan Rp 300.00/bulan dan sisanya 1.729 orang hanya mendapat Rp 100.00/bulan. Sementara itu, Disdikpora menyalurkan tunjangan untuk 3.111 orang guru.
Mereka yang bakal menerima tunjangan Rp 1 juta/bulan hanya 26 orang guru. Sebanyak 162 orang guru bakal menerima Rp 600.000/bulan, 1.538 guru dialokasikan masing-masing Rp 400.00/bulan.
Sebanyak 562 orang guru bakal menerima tunjangan Rp 300.000/bulan, sisanya 823 orang dialokasikan tunjangan masing-masing hanya Rp 100.000/bulan.
Turun Drastis
Dari penghitungan itu, rencana tunjangan guru swasta melalui pos belanja langsung di dua OPD. Bagian Kesra Setda Kudus dan Disdikpora itu pun turun drastis. Semula dialokasikan Rp 127 miliar. Setelah dihitung menggunakan parameter tersebut, rencana anggaran tunjangan turun drastis menjadi sekitar Rp 44,5 miliar.
Sontak penghitungan itu membuat para perwakilan guru yang hadir kecewa. Sebab, mereka tidak menyangka jika nantinya bakal ada ribuan guru yang hanya menerima tunjangan Rp 100.000/bulan.
Menanggapi ini, Masan mengundang perwakilan empat organisasi tersebut untuk hadir pada rapat pembahasan anggaran oleh DPRD bersama TAPD hari ini, Jumat (8/11). “Besok (hari ini), silakan hadir perwakilannya. Saya sendiri kurang setuju jika ada alokasi bantuan hanya Rp 100.000/orang yang dicairkan setiap bulan,” katanya.
Sementara itu, Ketua FPPMS Misbachuddin berharap ada revisi penghitungan tersebut. Apalagi dari alokasi anggaran masih banyak terdapat sisanya. Ia khawatir penghitungan itu akan memicu kecemburuan di kalangan guru swasta.
“Selain besaran ditinjau ulang, kami juga mengusulkan agar sisa anggaran tersebut dialihkan ke guru swasta dan tenaga kependidikan yang belum pernah menerima tunjangan. Kami siap berikan data nama dan alamatnya,” ujarnya.
Kabag Kesra Setda Kudus Mundir mengatakan, parameter penghitungan tunjangan untuk masing-masing guru itu berdasarkan hasil konsultasi dengan Pemprov Jateng dan BPK Perwakilan Jawa Tengah. (H62-49)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *