BERTUKAR CENDERAMATA: Dekan FH Unissula Gunarto (kiri) bertukar cenderamata dengan Pimpinan Panitia Perancang UU (PPUU) DPD John Pieris, Kamis (11/7). (34)
- Pendidikan

DPD-FH Unissula Bahas Prolegnas

SEMARANG, Suaramerdeka.news – Perguruan Tinggi (PT) punya peran dalam memberi masukan, ide, gagasan, dan konsep dalam pembuatan peraturan dan undang-undang. Muaranya untuk memperoleh produk hukum yang berkeadilan dan mengedepankan kepentingan publik.

”Alhasil, saat produk hukum itu telah jadi, misalnya, dalam bentuk undang-undang akan bermanfaat sebagai pondasi kebangsaan yang kuat. Aturan yang ditetapkan akan menjadi acuan untuk keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata pimpinan Panitia Perancang UU (PPUU) DPD Prof Dr John Pieris, Kamis (11/7).

Dia hadir dalam Focus Group Discussion (FGD) berkenaan inventarisasi materi penyusunan usul.

Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPD RI tahun 2020-2024 dan Prolegnas prioritas tahun 2020, panitia perancang UU RI bekerja sama dengan Fakultas Hukum (FH) Unissula Semarang.

Hadir pula perwakilan dari universitas lain, dalam memberi masukan untuk DPD. John berkeinginan masyarakat kampus akan bisa memberikan masukan yang jernih berkenaan program legislasi nasional.

”Insan kampus kaya konsep yang membangun. Kontribusi mereka menjadi modal berharga membangun negara ini. Tak salah delegasi DPD salah satunya berkunjung ke Unissula yang menjadi bagian dari pusat keilmuan,” katanya.

Disebutkan, hukum sering berjalan lambat, dipengaruhi politik sesaat. Karena itu semua hal yang positif dari kalangan akademik, ingin dirangkum untuk membuat program hukum yang bermartabat.

Pada bagian universitas atau perguruan tinggi bisa jadi sumber konsepsi untuk mewujudkan undang-undangan yang baik. Sampai kini juga, DPD telah melahirkan 104 rancangan UU, 25 di antaranya telah menjadi UU.

Dekan Fakultas Hukum (FH) Unissula, Prof Dr Gunarto mengatakan, produk UU harus menimbulkan kebaikan, sesuai cita-cita dalam pembukaan UUD 1945.

”Hukum harus melahirkan kebenaran yang menjadi ciri Ketuhanan. Membuat produk hukum juga bukan hanya melihat jumlahnya tapi kualitas kebenarannya,” jelas Prof Gunarto.

Menurutnya, dalam prolegnas, khususnya pembuatan UU berorientasi pada nilai kebaikan dan kebenaran, bukan mementingkan golongan atau mengaktualisasi pembuat hukum. (H41-34)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *