DKPP Minta KPU Prioritaskan “Kawal” Integritas Penyelenggaraan Pilkada

Jakarta,Suara Merdeka.Com.- Menjawab pertanyaan media tentang permintaan Ketua KPU bahwa Sdri. Evi Novida Ginting  agar aktif kembali sebagai anggota KPU, maka DKPP menyampaikan pernyataan sebagai berikut pembentuk undang-undang telah berhasil melakukan social engineering membangun sistem etika penyelenggara pemilu dengan membentuk lembaga DKPP yang berwenang memeriksa pelanggaran kode etik dengan  putusan yang bersifat final dan mengikat.
Hal itu ditegaskan Ketua DKPP Muhammad menjawab pertanyaan media di Jakarta,Senin,(24/8)
Lebih jauh dia menjelaskan bahwa,
keputusan Presiden No. 83/P Tahun 2020 sudah tepat.
” Presiden konsisten melaksanakan amanat UU No. 7 Tahun 2017 bahwa putusan DKPP final dan mengikat tidak dapat dianulir oleh PTUN,”tandasnya.

Terkait kebijakan KPU sebagaimana tertuang dalam Surat No. 663/SDM.13-SD/05/KPU/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 perihal Penyampaian Petikan Keputusan Presiden Nomor 83/P tahun 2020 yang isinya meminta Evi Novida Ginting aktif kembali melaksanakan tugas sebagai anggota KPU periode 2017-2022 adalah menjadi tanggung jawab  Ketua dan Para Anggota KPU.
” Kepentingan mengawal integritas penyelenggaraan Pilkada harus diutamakan daripada kepentingan individu untuk sekadar mempertahankan jabatan,”tegasnya.(bn/69)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


yozgat escort kars escort tokat escort osmaniye escort bayburt escort afyon escort kahramanmaraş escort çorum escort fethiye escort kastamonu escort balıkesir escort erzurum escort sivas escort düzce escort ordu escort manavgat escort burdur escort adıyaman escort aydın escort giresun escort mardin escort kutahya escort şanlıurfa escort yalova escort van escort kırklareli escort bilecik escort karaman escort muğla escort zonguldak escort