Dana BOS Langsung Ditransfer ke Sekolah

JAKARTA -Pemerintah menerapkan pola baru dalam penyaluran transfer dana ke daerah mulai tahun anggaran 2020.

Dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan dana desa masing-masing akan langsung dikirim ke rekening sekolah dan rekening pemerintah desa. Penyaluran dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) tanpa harus lagi melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemprov seperti pada 2019. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, transfer BOS dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) langsung ke rekening sekolah bertujuan memangkas birokrasi.

Dengan demikian, sekolah dapat lebih cepat menerima dan menggunakan dana tersebut untuk kegiatan operasional. Selain itu, penyaluran dana BOS akan dilakukan dalam tiga tahap, berbeda dari sebelumnya yang dilakukan triwulanan atau empat tahap. Tahapan penyaluran berubah dari sebelumnya 20 persen, 40 persen, 20 persen, dan 20 persen menjadi 30 persen, 40 persen, dan 30 persen. Penyaluran dilakukan paling cepat bulan Januari sesuai kesiapan masing-masing sekolah.

Perubahan tahapan dan persentase penyaluran tersebut menjadi 70% pada semester satu dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas bagi sekolah dalam rangka mendukung konsep Merdeka Belajar. Secara keseluruhan, anggaran BOS tahun ini Rp 54,32 triliun, meningkat dibanding 2019 sebesar Rp 51,23 triliun.

Perubahan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 9/PMK.07/2020 tentang Perubahan PMK No. 48/- PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik.

”BOS merupakan dana yang digunakan dalam kegiatan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah dasar dan menengah, baik dalam bentuk BOS reguler, kinerja, maupun afirmasi, dengan alokasi Rp 54,32 triliun untuk 45,4 juta siswa pada tahun 2020,” jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, di Jakarta, Senin (10/2). Dengan mekanisme baru, pembayaran honor guru dari BOS ditingkatkan menjadi maksimal 50 persen.

Sebelum ini dibatasi maksimal 15 persen (untuk sekolah negeri) dan 30 persen (untuk sekolah swasta). Adapun untuk pembelian buku teks dan nonteks maksimal 20 persen. Selain itu, nilai satuan BOS meningkat. Untuk SD sebelumnya Rp 800.000 per siswa menjadi Rp 900.000 per siswa. Kemudian SMP/MTs sebelumnya Rp 1.000.000 menjadi Rp 1.100.000 per siswa.

Kemudian untuk SMA yang sebelumnya Rp 1.400.000 menjadi Rp 1.500.000 per siswa. Untuk SMK yang sebelumnya Rp 1.400.000 menjadi Rp 1.600.000 per siswa. Pendidikan khusus tetap Rp 2.000.000 per siswa. ”Ini merupakan langkah pertama untuk memperbaiki kesejahteraan guru-guru honorer yang telah berdedikasi selama ini,” imbuh Nadiem.

Kebijakan itu, menurut dia, merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar yang berfokus pada meningkatkan fleksibilitas dan otonomi bagi para kepala sekolah untuk menggunakan dana BOS sesuai dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Namun, hal ini diikuti dengan pengetatan pelaporan penggunaan dana agar lebih transparan dan akuntabel.

Sri Mulyani menambahkan, penyaluran dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) akan dilakukan dengan berbasis kinerja. TKDD difokuskan untuk mendukung akselerasi peningkatan SDM, infrastruktur, dan daya saing daerah. Karena itu, penyaluran TKDD 2020 telah didesain berbasis kinerja dan dilakukan percepatan dengan transfer langsung sesuai ketentuan perundangan.

Akurasi

Tujuannya, untuk mempercepat pemanfaatan dana dan pencapaian output/outcome, menghindari dana menganggur, serta memperkuat sinergi baik antarkementerian/ lembaga maupun antara pusat dan daerah.

Meski melakukan percepatan, Kemenkeu tetap berkomitmen untuk menjaga aspek akurasi dan akuntabilitas. Penyaluran dana BOS dilakukan setelah Kemenkeu menerima rekomendasi dari Kemendikbud berdasarkan laporan yang di-input langsung oleh sekolah melalui aplikasi Dana BOS. Hal ini bertujuan agar data tiap sekolah lebih akurat dan pelaporan lebih sederhana. Selain itu, aspek akuntabilitas tetap terjaga, karena penyaluran akan tetap ditatausahakan dalam APBD provinsi/kabupaten/kota melalui mekanisme pengesahan belanja.

Selain dana BOS, perubahan fundamental juga dilaksanakan pada pengelolaan dana desa. Pada sisi pengalokasian, dana desa senilai Rp 72 triliun pada 2020 dialokasikan dengan memperhatikan aspek kemiskinan dan kinerja desa. Mulai tahun ini dana desa akan diterima langsung oleh pemerintah desa dan semua transaksi dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setiap minggu dengan persyaratan yang lebih sederhana.

”Melalui mekanisme ini, dana desa akan lebih cepat diterima desa dan tanpa menunggu semua desa siap salur. Namun, pemerintah daerah tetap memiliki peran penting, yakni dalam verifikasi dokumen penyaluran yang dibuat oleh desa,” ujar Menkeu. Persentase penyaluran juga berubah menjadi 40 persen, 40 persen, 20 persen mulai Januari. Jika dihitung, maka rata-rata pada tahap I dengan persentase 40 persen desa akan menerima ratarata Rp 384,24 juta.

Bila dibandingkan dengan pencairan 20 persen tahap pertama tahun 2019, saat itu desa hanya menerima rata-rata Rp 186,78 juta. Lebih lanjut Menkeu menyampaikan, sebagai bentuk apresiasi atas kinerja daerah/- desa, penyaluran dana desa tahun 2020 bagi daerah berkinerja baik dilakukan dalam dua tahap (60% : 40%), sedangkan pada 2021 skema dua tahap tersebut diberikan kepada desa berstatus mandiri.

Di sisi lain, sebagai bentuk sanksi, Kemenkeu dapat menghentikan penyaluran dana desa jika kepala desa ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penyalahgunaan dana tersebut. (J10,ant-19)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *