Buktikan UU Cipta Kerja Lindungi Pelaut Indonesia

Jakarta,Suara Merdeka.Com.- Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atas usulan Pemerintah baru disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Pengesahan tersebut memang memantik protes, salah satunya dari kalangan buruh. Namun, hal itu tidak membuat Pemerintah kendur untuk memberlakukan RUU tersebut.

Ketua Forum Komunikasi Maritim Indonesia (Forkami) James Talakua mengatakan setelah RUU Cipta Kerja disahkan menjadi UU, maka sudah seharusnya  Pemerintah melaksanakan amanah UU tersebut dengan sebaik-baiknya. Salah satunya adalah bagaimana asas penyelenggaraan UU Cipta Kerja dilaksanakan sebaik-baiknya.

Menurut dia, RUU Omnibuslaw yang sudah disahkan tersebut, diselenggarakan berdasarkan asas  pemerataan hak, kepastian hukum, kemudahahan berusaha, kebersamaan dan kemandirian. “Asas  ini harus bisa dijalankan sebagai bukti bahwa UU Omnibuslaw disusun demi kepentingan negara,” katanya.

Salah satu yang menjadi sorotan Forkami adalah lemahnya kehadiran Pemerintah dalam melindungi pelaut Indonesia di luar negeri yang menjadi korban kriminalisasi sehingga hingga saat ini, masih terjadi kasus-kasus dimana pelaut Indonesia kurang terlindungi, baik pelaut pada kapal niaga maupun kapal ikan. 

Salah satu pelaut yang menjadi korban kriminalisasi dan terbaru adalah adalah Kapten Sugeng Wahyono, nahkoda Kapal MT Celosia, pelaut Indonesia yang selama hampir dua tahun  terakhir, menjadi tahanan kota di Ranong, Thailand, atas tuduhan pelanggaran tindak kriminal yang tidak dilakukannya.

Kapten Sugeng  dituduh menyelundupkan kargo minyak pelumas yang dibawa dari Malaka, Malaysia dan sampai di Ranong, Thailand pada 8 Januari 2019. Pengirim sekaligus pemilik kargo tersebut sangat jelas, yaitu perusahaan negara Malaysia Petronas yang mempunyai reputasi internasional.  Sedangkan penerima kargo juga perusahaan ternama yang mempunyai reputasi internasional yaitu Schlumberger. Akan tetapi, pihak Bea dan Cukai Ranong, Thailand tetap menuduh sang Kapten Sugeng membantu penyelundupan. 

Menurut dia, salah satu ujian pertama negara dalam menerapkan asas RUU Omnibuslaw adalah bagaimana warga negara di luar negeri mendapatkan hak keadilannya tersebut. “Kalau  Omnibuslaw benar-benar berasaskan pemerataan hak, negara harus hadir dengan membantu warganya yang menjadi korban kriminalisasi  seperti yang dialami Kapten Sugeng ini,” kata.

Dia menjelaskan, kasus yang aneh dan tidak adil ini sudah disampaikan kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Bangkok, Thailand dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia di Jakarta.  Total sebanyak 13 surat permintaan bantuan telah dikirimkan ke berbagai instansi termasuk instansi pemerintahan. Bahkan Kapten Sugeng sempat menulis surat kepada Presiden Joko Widodo agar dapat memberi bantuan dan membebaskannya atas tuduhan pemerintah Thailand yang tidak masuk akal ini.

Namun, sejauh ini hasilnya sangat mengecewakan. Bantuan yang diharapkan dari  Pemerintah Indonesia dirasakan masih sangat kurang sehingga sampai saat ini,  Kapten Sugeng menjadi salah seorang WNI yang menghadapi kesulitan hukum di luar negeri  atas tuduhan pidana yang sangat tidak masuk akal.   

James menjelaskan kasus tersebut adalah bentuk kriminalisasi atas WNI di luar negeri dan banyak kejanggalannya. Misalnya, 13 sopir truk yang mengangkut kargo dari kapal yang notabene orang Thailand, dibebaskan. Demikian juga pemilik barangnya, baik eksportir maupun importirnya, sedangkan Kapten Sugeng justru menjadi terpidana.

“Mengapa Kapten Sugeng yang dipersalahkan dan ditahan oleh Pemerintah Thailand karena kelalaian Schlumberger sebagai penerima kargo dalam menjalankan kewajibannya untuk melakukan pemberitahuan impor barang? Ini aneh,” kata James. 

Kapten Sugeng didakwa turut serta dalam membantu proses penyelundupan barang ke Thailand karena kelalaian penerima kargo dalam melakukan pemberitahuan impor. “Bukankah tidak masuk akal bila Kapten Sugeng dituntut atas kesalahan yang dilakukan oleh pihak lain ,” katanya.

Pekan lalu, Kapten Sugeng menjalani sidang perdana. Dia didakwa turut serta membantu proses penyelundupan, sehingga diduga melanggar UU Bea dan Cukai Thailand, khususnya section 64, 214 dan 247. Dakwaan tersebut cukup mengejutkan karena ancaman hukumannya mencapai 10 tahun penjara atau denda sekurang-kurangnya 4x harga kargo atau sekitar USD 3 juta.

Forkami juga menyoroti belum adanya peran Pemerintah terhadap anak buah kapal (ABK) kapal asal Maluku  Samiun Saketa yang diduga menjadi korban penganiayaan di kapal berbendera China yang beroperasi di Fiji. Keluarga ABK tersebut telah mengadu kepada Presiden agar pelaut tersebut dipulangkan.

Forkami yang merupakan lembaga pendukung Presiden Joko Widodo  meminta negara segera melakukan sesuatu untuk membebaskan Kapten Sugeng ataupun memulangkan pelaut asal Indonesia lainnya di luar negeri yang menjadi korban kriminalisasi atau penganiayaan.  

Menurut dia, negara harus benar-benar melakukan segala upaya secara serius dan intens melalui hubungan kedua negara sehingga dapat memberikan solusi permasalahan yang dialami pelaut. “Dengan adanya perhatian negara yang nyata, Forkami berharap Kapten Sugeng  ataupun pelaut lainnya mendapatkan keadilan dan segera segera kembali ke Tanah Air untuk berkumpul bersama keluarganya,” katanya. 

Tentang James Talakua  

James Talakua adalah putera Maluku yang lahir pada 1964.  Pada tahun 1991, dia mulai membangun karier sebagia pelaut pada kapal-kapal milik perusahaan pelayaran dalam negeri maupun luar negeri seperti PT Trikora  Lloyd, PT Lumba-Lumba, PT Scorpa Pranedya hingga Anthony Veder Group, Belanda.

Lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta tersebut kemudian bersama rekan-rekannya  pada tahun 2014 mendirikan Forum Komunikasi Maritim Indonesia (FORKAMI) yang dikembangkan untuk menjadi mitra strategis bagi Pemerintah dan Pelaku Usaha serta pendukung program Tol Laut dalam  rangka mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. (bn/69)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


yozgat escort kars escort tokat escort osmaniye escort bayburt escort afyon escort kahramanmaraş escort çorum escort fethiye escort kastamonu escort balıkesir escort erzurum escort sivas escort düzce escort ordu escort manavgat escort burdur escort adıyaman escort aydın escort giresun escort mardin escort kutahya escort şanlıurfa escort yalova escort van escort kırklareli escort bilecik escort karaman escort muğla escort zonguldak escort