- Life Style

Bioskop Independen, Butuh Dukungan Negara.

Jakarta — Film nasional dan bioskop indenpenden, yang berada di daerah, saatnya dibantu dalam pengembangannya oleh negara.

Demikian dikatakan Ketua Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI), Djohny Syafruddin.

Menurut dia, animo masyarakat terhadap film nasional saat ini melaju dengan cepat. Petumbuhan penonton setiap tahunnya terus meningkat. Per tahun produksi film juga terus meningkat. Hal itu menunjukkan industri film nasional sedang tumbuh subur.

“Namun sayangnya, pertumbuhan film itu tidak sebangun dengan hadirnya bioskop-bioskop baru, terutama bioskop independen di daerah, ” kata Djohny di Jakarta, Senin (1/4).

Data di GPBSI menyebutkan, saat ini ada 1685 layar bioskop di Indonesia. Sedangkan dengan minat penonton dan produksi film yang terus meningkat, idealnya Indonesia paling tidak membutuhkan 3000 layar bioskop.

Konsekwensinya kebutuhan bioskop tak bisa dihindari dan harus segera terpenuhi untuk menjaga agar pertumbuhan industri film nasional tetap kondusif seperti sekarang ini.

“Bioskop-bioskop itu sebaiknya dibangun tidak lagi di ibu kota Propinsi, tetapi dibangun di wilayah Tingkat II, Kabupaten dan Kota, serta Kecamatan,” imbuh dia.

Alasan yang dikemukakan Djonny, yang juga memiliki bangunan bioskop di beberapa kota itu, penonton film nasional terkosentrasi di wilayah yang disebutkan di atas.

“Pengalaman saya mengelola bioskop di beberapa daerah, film nasional yang relatif bagus penontonnya banyak di Kabupaten dan Kecamatan. Kantong-kantong penonton film nasional terbesar adanya di dua wilayah itu,” katanya.

Oleh karena itu, dia menghimbau agar Pemerintah memberikan perhatian dalam beberapa hal. Di antaranya kredit lunak bagi, pembangunan bioskop, pajak yang dikenakan dan tarif dasar listrik.

“Sebaiknya pemerintah memberikan kredit lunak yang sama untuk usaha UMKM. Jangan disamakan dengan kredit perbankan. Biaya untuk pembuatan bioskop lengkap sekitar dua setengah miliar rupiah. Kami sebagai pengelola bioskop tidak minta kredit keseluruhan. Paling tidak separuh dari biaya itu diberi kredit,” katanya.

Dia menjelaskan, biaya terbesar untuk membangun bioskop adalah pengadaan alat projector digital dan sound system. Selainnya perlengkapan kursi, layar, dan pendingin udara.

Pada satu area gedung bioskop dibutuhkan minimal 3-4 layar bioskop. Untuk pembiayaan tersebut, katanya lagi, pemerintah dalam hal ini Presiden bisa membuat Kepres atau Inpres yang diteruskan kebijakan tersebut melalui Kementrian Keuangan, Kemendikbud, dan Barekraf.

”Lebih realistis dengan mengeluarkan kebijakan tersebut. Dengan begitu, masyarakat akan mendapatkan akses lebih luas untuk mendapatkan hiburan melalui film,” ujar Djonny.

Menjadi harapan para pengelola bioskop di seluruh Indonesia yang acap disampaikan kepadanya, mengenai tarif listrik yang dikenakan bioskop dinilai sangat tinggi. Karena disamakan dengan tarif industri.

”Kami sebagai pengelola bioskop meminta kepada pemerintah agar tarif listrik disamakan dengan hotel. Sangat memberatkan kami bila disamakan dengan industri, ” katanya.

Mengenai pajak tontonan yang tidak sama satu daerah dengan daerah lain, GPBSI meminta kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri untuk menyeragamkan pajak tontonan.

Besaran pajak tontonan di Indonesia adalah 5 -10 persen.

Menurut dia, efek domino dari adanya bioskop independen di daerah, yang bukan merupakan jaringan bioskop mapan seperti jaringan 21/XXI, Cinemaxx, dan CGV Blitz, turut memberikan kontribusi bagi terbukanya lapangan kerja, pendapatan daerah melalui perdagangan di sekeliling bioskop, juga pemasukan dari perparkitan.

Selain memudahkan akses bagi penyuka film nasional di daerah ntuk mendapatkan hiburan.

Djohny sebagai pemilik jaringan bioskop Dakota Cinema Group. Diantaranya Dakota Cinema Cilacap, Dakota Cinema Kroya, Cinema Dakota Sengkang. Dan beberapa bioskop inpenden lainnya, seperti Surya Yudha Cinema di Banjarnegara, dan di Pangkal Pinang serta beberapa lokasi lainnya, sangat menyadari kehadiran negara dalam bisnis ini sangat penting sekali.

Terutama dari dukungan regulasi. Dengan regulasi yang memajukan, dan dukungan permodalan, berupa pinjaman lunak bagi para pengusaha bioskop independen, untuk kepentingan memperbanyak kebutuhan layar bioskop.

“Maka asas keadilan semua warga negara, terutama yang berada di daerah, untuk mendapatkan tontonan yang sama, dengan penonton film di kota Propinsi, akan terpenuhi dengan sendirinya, ” kata Djohny. (G20-67).

Foto: Djonny Syafruddin di depan bioskop Dakota Cinema, Kroya, Jawa Tengah. (SM/Doc)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *