BI belum beri ijin WhatsApp Pay


JAKARTA,Suara Merdeka.Com.- Pandemi Covid-19 yang membuat masyarakat melakukan transaksi elektronik digital tidak membuat Bank Indonesia memberikan persetujuan kepada WhatsApp Payments, sistem pembayaran digital peer-to-peer milik Facebook memungkinkan para pengguna WhatsApp untuk mengirim dan menerima uang dari dan ke dalam aplikasi pengguna lainnya.
Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Filianingsih Hendarta mengungkapkan sampai saat ini Bank Indonesia (BI) mewajibkan setiap perusahaan memiliki validitas integritas data dalam pengajuan persetujuan kerja sama Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (Penyelenggaraan PTP) dan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) dengan pihak lain di Indonesia. 
BI menerapkan kewajiban tersebut untuk menilai aspek kepatuhan terhadap integritas data karena akan berimplikasi pada pemberian kewenangan untuk mengakses, memakai, dan menyimpan data pengguna serta transaksi.
“Isu ini, selain bersinggungan dengan pengembangan big data juga menjadi perhatian utama bagi otoritas terkait integritas data,” kata Filianingsih pada Jumat (20/3). Dia menyebutkan, saat ini BI belum pernah mengeluarkan persetujuan kerja sama PJSP dengan pihak WhatsApp.
“Berdasarkan informasi yang kami peroleh, pihak Facebook/WhatsApp sudah melakukan pendekatan ke beberapa penerbit Uang Elektronik (UE) yang memiliki server (server-based) di Indonesia,” jelas dia.
Disebutkan, model bisnis kerja sama yang akan dibangun Whatsapp adalah menyediakan fitur Person to Person (P2P) transfer antar pengguna UE di penerbit yang sama melalui aplikasi ngobrol (chat) dalam platform WhatsApp.
Dalam kerja sama tersebut, lanjutnya, peran Facebook/Whatsapp hanya sebagai penyedia aplikasi untuk user interface sebab mekanisme perpindahan dananya tetap dilakukan oleh penerbit UE dan fitur tersebut hanya dapat dilakukan apabila pengguna Whatsapp telah memiliki akun UE di penerbit yang bersangkutan. 
“Dalam konsep kerja sama tersebut, Whatsapp bukan sebagai penerbit UE. Peran Facebook/Whatsapp berbeda dengan Alipay atau Wechatpay yang memang merupakan penerbit UE di luar negeri yang dapat digunakan di Indonesia sepanjang telah bekerja sama dengan Bank Buku 4,” jelas Filianingsih.
Potensi WhatsApp Payments sangatlah besar di Indonesia. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Rosarita Niken Widiastuti pada November 2019 sedikitnya 80% pengguna internet di Indonesia yang mencapai 171 juta jiwa, atau setara 143 juta jiwa menggunakan aplikasi WhatsApp.
Pada sisi lain, sampai saat ini meski Facebook mengklaim telah memiliki perwakilan di Indonesia, Kementerian Keuangan masih kesulitan untuk menarik pajak terhadap transaksi yang dilakukan perusahaan digital yang tidak berbadan hukum di Indonesia.
Dalam catatan SM terdapat aturan yang memungkinkan pemerintah menerapkan pajak terhadap transaksi yang dilakukan perusahaan digital yang tidak berbadan hukum di Indonesia seperti Facebook yakni revisi Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PTSE).
Sayangnya, meski telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo ternyata banyak asosiasi yang merasa kecewa dengan beleid baru tersebut yaitu Indonesia Data Center Provider Organizaton (IDPRO), Asosiasi Cloud Computing Indonesia (ACCI), Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Federasi Teknologi Informasi Indonesia (FTII), Asosiasi Peranti Lunak Telematika Indonesia (ASPILUKI), Indonesia ICT Institute, dan induk asosiasi sektor ICT Indonesia dan Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL).(ap/69)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *