JAKARTA- Mantan Ketua KPK Antasari Azhar mengatakan, Perppu KPK tidak bisa dilakukan Presiden Jokowi, karena revisi UU KPK belum ditanda-tangani. Selain itu juga UU KPK hasil revisi belum bisa digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) melalui judicial review.

Statemen ini disampaikan Antasari Azhar dalam Diskusi Publik ‘KPK Mau di Bawah Kemana?, Perlukah Presiden Mengeluarkan Perppu KPK?’ yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Nasional Solidaritas Merah Putih. Acara ini bekerja sama dengan Civitas Akademi Universitas Tujuh Belas Agustus (UTA) 45 di Hall Lantai 8 Kampus UTA 45, Sunter, Jakarta Utara, Jum’at (12/10/2019).

“Saya tidak setuju adanya desakan Perppu KPK, sebab UU KPK belum disahkan. Kita tunggu saja 30 hari sejak disahkan. Setelah itu lihat arah kebijakan Presiden Jokowi Kemana,” ujar Antasari.

Kalaupun Presiden Jokowi mau mengeluarkan Perppu hasil revisi UU KPK, Antasari menyarankan Jokowi membentuk Tim Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

“Pemerintah melalui Tim DIM bisa mengiventarisasi mana yang tidak pas dan mana yang perlu dipertahankan pasal-pasal di UU KPK hasil revisi,” sarannya.

Antasari sendiri menyatakan mendukung revisi UU KPK. Sebab katanya secara kelembagaan KPK perlu penguatan dan peningkatan kinerja yang lebih profesional.

“Dewan Pengawas KPK dibutuhkannya agar pengawasan atas kewenangan penyadapan. Status ASN pegawai yang direkrut KPK harus diperjelas statusnya dan pegawai yang ASN sudah jelas. Selanjutnya batasan 2 tahun SP3 agar ada kepastian hukum dan setiap ada penyadapan harus ada pengawasan agar hasil penyadapan terontrol dan tidak disalahgunakan,” jelasnya.

Sementara itu Adian Napitupulu anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan mengemukakan, Perppu UU KPK hasil revisi tidak diperlukan. Kenapa tidak perlu? kata Mantan Aktivis 98 ini, Jika tidak puas dengan hasil revisi UU KPK bisa menempuh mekanisme judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK)

“Setelah UU KPK ini berlaku para akademisi, Mahasiswa atau organisasi manapun bisa mengajukan judicial review ke MK. Silahkan berdebat dan ajukan alasan-alasan rasional serta keluarkan pakar-pakar atau akademisi terbaik dari perguruan tinggi,” tantang Adian sapaan akrabnya.

Dalam acara Diskusi Publik juga hadir pembicara Rudi S Kamri pengiat Sosial Media/Pemerhati Sosial Politik, Suhendra Hadikuntono Pengamat Intelejen, Bambang Sulistomo Ketua Yayasan Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta dan Rudyono Darsono Dewan Pembina UTA 45.

Hadir juga Silferster Matutina Ketua DPN Solidaritas Merah Putih (Solmet) memberikan sambutan sebagai penyelenggara dan pendukung acara Diskusi Publik. Tampak juga hadir para relawan dan mahasiswa memadati acara. (ami/69)