5 Pilar Bangun Bangsa dari Intel Tipikor PHRI Untuk Indonesia Yang Lebih Baik

BEKASI-Perkumpulan Perhimpunan Investigator Telusur Tindak Pidana Korupsi Perlindungan Hak Rakyat Indonesia (Intel Tipikor-PHRI) selamadua hri kemarin menggelar Musyawarah Besar, Deklarasi dan Diklat Dasar Anggota di Warna Warni Resto n Cafe, Tambun Selatan,  Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

IntelTipikor-PHRI didirikan sebagai wujud keprihatinan atas rasa keadilan yang diterima masyarakat bawah atas haknya sebagai warga negara. Bertujuan sebagai sarana bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk membela, mempertahankan serta mendapatkan haknya sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Kami bukan oposisi, tetapi menempatkan diri sebagai mitra kritis yang memang dibutuhkan oleh pemerintah. Kami menyampaikan rekomendasi 5 Pilar Bangun Bangsa di bidang Pendidikan, Kebangsaan, Demokrasi dan Politik, Ekonomi, serta Hukum dan HAM. Rekomendasi ini sekaligus menjadi spirit bagi lembaga Intel Tipikor-PHRI ini kedepannya,” ujar Ketua Dewan Pembina sekaligus Pendiri Intel Tipikor-PHRI, Nathanael Domu Tipa kepada wartawan usai deklarasi.

Musyawarah, Deklarasi dan Diklat Dasar Anggota ini merupakan bukti keseriusan pendirian IntelTipikor-PHRI. “Acara ini menghasilkan sejumlah keputusan, Mubes juga menetapkan lembaga ini sebagai mitra strategis dan konstruktif Pemerintah serta merekomendasikan pemerintah 5 Pilar Membangun Bangsa,” katanya.

“Hasil musyawarah ini sekaligus juga memperkuat kembali AD/ART lembaga, SOP lembaga dan Kode Etik lembaga, yang menjadi pedoman berjalannya organisasi atau lembaga. Disamping dimaksudkan untuk tetap bergerak sesuai dengan Ketetapan Mubes yang dihasilkan, memahami esensi lembaga ini, memahami tata kelola lembaga dari hulu hingga hilir, menjadi tata kelola yang benar,” jelas Nathanael Domu Tipa.

Dan secara khusus lanjut Nathanael, menyalurkan tupoksi lembaga sesuai visi dan misi lembaga. Selain dilarang diintervensi oleh siapa pun dan oleh apapun selama tidak melanggar yang sudah ditetapkan perundang undangan.

“Disamping menjadi mitra kritis pemerintah sebagai perwujudan kedaulatan rakyat serta keadilan untuk semua, untuk seluruh rakyat Indonesia dan untuk kemajuan bangsa dan negara,” paparnya.

Perkumpulan Intel Tipikor PHRI hadir guna mencapai pemerintahan yang bersih, bebas KKN, berwibawa, melayani, pro-rakyat, pro pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual sesuai cita-cita luhur pendirian bangsa Indonesia.

“Perkumpulan Intel Tipikor PHRI melakukan investigasi dan pengawasan tugas kerja aparatur Negara yakni, Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif serta aparatur penegak hukum dalam menyelenggarakan tata kelola bernegara menuju pelayanan publik yang prima dan tercapainya pemenuhan hak masyarakat dalam menikmati hasil pembangunan,” tandasnya.

Hadir dalam Deklarasi, Ketua Dewan Pembina sekaligus Pendiri Intel Tipikor-PHRI, Nathanael Domu Tipa, Dewan Pakar R. Pingisihan Gaut, Dewan Kehormatan, Iwan Ruchmawan, Dewan Kode Etik, Sekjen DPN, Ketua Umum Edy Sudirman, Bendahara Umum Awalludin Jenne, Dewan Penasehat Bonari Simangunsong, Dewan Pengawas Mikodemus, sejumlah DPP dan DPK (Jambi dan Sukabumi juga Bekasi) serta Panglima Laskar. (tn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *