265 Orang Bebas, Empat Mahasiwa Masih Diperiksa

SEMARANG -Empat dari 269 orang yang diamankan saat menggelar unjuk rasa di depan Kantor DPRD Jateng masih menjalani pemeriksaan di Mapolrestabes Semarang. Sementara sisanya sudah diijinkan pulang ke rumah masing-masing. “Sebelumnya ada 269 orang yang kami amankan di lokasi demo dan kami lakukan pendataan serta interview. Tahap pertama ada 76 orang kami ijinkan pulang. Lalu 193 orang kami bawa ke Mapolrestabes untuk kami lakukan pendalaman. Dalam pendalaman itu 189 orang kami pulangkan kembali. Sementara empat orang hingga saat ini masih menjalani pemeriksaan. Empat orang itu diduga keras ikut terlibat melakukan tindakan yang menjurus ke pengerusakan,” ungkap Kasat Reserse Kriminal Polrestabes Semarang AKBP Benny Setyowadi, saat ditemui di depan Kantor DPRD Jateng, Kamis (8/10) siang. Empat orang yang masih menjalani pemeriksaan tersebut, lanjut dia, semuanya berstatus mahasiswa. “Empat orang yang masih kami periksa, semuanya mahasiswa. Pemeriksaan itu terkait
perusakan fasilitas ketika demo berlangsung. Barang bukti juga diperkuat dengan video dan foto,” ujarnya. Disinggung apakah keempat mahasiswa tersebut sudah berstatus tersangka, Benny membeberkan, belum menetapkan tersangka kepada empat mahasiswa tersebut. “Untuk menetapkan tersangka kami harus melakukan proses gelar perkara dan sebagainya (belum ada tersangka). Tapi saat ini masih dalam proses pemeriksaan yang mendalam,” jelasnya.
Untuk pasal yang disangkakan, lanjut dia, Pasal 170, 187, 212, 216, 218 KUHP. Seperti diketahui demo yang menuntut pencabutan UU Cipta Kerja, di depan Kantor DPRD Jateng, Jalan Pahlawan, Semarang Selatan, Rabu (7/10) ricuh. Diawali dengan robohnya pagar di depan kantor wakil rakyat tersebut. Lalu dilanjutkan lemparan batu. Hingga pihak kepolisian memutuskan untuk menembakan wattercannon dan gas air mata. Polisi terus menghalau pendemo yang bukan hanya buruh, mahasiswa tapi juga pelajar. Sekitar pukul 17.30 ricuh yang memanas itu mulai mereda dan terkendali. Sekitar 269 orang diamankan di kantor DPRD Jateng. Dalam kericuhan tersebut beberapa wartawan yang meliput juga dilarang mengambil gambar dan diminta untuk menghapusnya. Menanggapi hal tersebut, Kabid Humas Polda Jateng Kombes Iskandar Fitriana Sutisna mengatakan, dalam situasi yang terlanjur anarkis seperti pada saat demo kemarin aparat kepolisian berusaha dengan kekuatan yang ada untuk melindungi warga termasuk para jurnalis dari aksi kekerasan para demonstran. “Dalam situasi dan kondisi unras yang meningkat exkalasinya maka polisi berusaha melindungi warga dari aksi kekerasan agar tidak menjadi korban,” ungkapnya. Pada dasarnya, pihaknya tidak pernah menghalang-halangi wartawan saat meliput kegiatan apapun. “Bahwa polisi tidak pernah melarang jurnalistik apalagi menghalang-halangi kegiatan peliputan wartawan
sepanjang ada identitas,” ujarnya. Terkait itu, pihaknya mengingatkan kepada wartawan yang melakukan peliputan supuya menggunakan identitas. Itu dilakukan supaya Polr dapat membedakan antara warga, jurnalis, peserta unjuk rasa dan lainnya. Dalam kesempatan tersebut Iskandar menegaskan, pihaknya tidak akan mengeluarkan izin terhadap aksi unjuk rasa atau izin keramaian selama masa pandemi ini, Termasuk tidak memberikan izin terhadap aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja guna mencegah penularan Korona atau Covid-19. (K44-83)